Pergeseran model Developmental State Jepang :: Implikasi dari krisis ekonomi

SAGENA, Uni Wahyuni, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Penelitian dalam tesis ini menekankan pada pergeseran model developmental state Jepang sebagai implikasi dari langkah-langkah reformasi ekonomi dan politik pemerintah dalam menanggulangi krisis ekonominya. Pergeseran tersebut telah menyebabkan transformasi orientasi dan identitas model pembangunan ekonomi negara tersebut ke arah model pembangunan ekonomi yang semakin mirip dengan model Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya, yaitu model regulatory state (negara pengawas/pengatur). Model developmental state yang bercirikan besarnya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi dengan kebijakan merkantilis-proteksionis pada era 1960-an secara signifikan berbeda dengan era 1990-an. Peran pemerintah yang terjalin dalam Japan Inc. mengalami polarisasi hubungan yang meluas dan mengalami difusi menjadi pola New Hexagon, dengan melibatkan kelompokkelompok kepentingan non-government dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Demikian pula dengan kebijakan proteksionis pemerintah dengan ciri embedded mercantilism menjadi ciri disembedding mercantilism yang lebih liberal. Pergeseran tersebut terutama terjadi karena faktor internal, yaitu karena terjadinya krisis ekonomi yang menyebabkan menguatnya tekanan internal (naiatsu) agar pemerintah melakukan reformasi ekonomi politik. Krisis ekonomi Jepang sendiri dipandang disebabkan karena faktor domestik negara itu sendiri berupa kegagalan atau mismanajemen kebijakan pemerintah dan praktek kapitalisme kroni (moral hazard) seperti amakudari dan skandal keuangan. Krisis ekonomi Jepang selanjutnya diikuti oleh serangkaian upaya dan strategi penyesuaian pemerintah Jepang untuk menanggulangi krisis tersebut sebagai respon atau reaksi pemerintah Jepang untuk mengatasinya. Upaya pemulihan ekonomi oleh pemerintah dilakukan dengan kebijakan deregulasi dan liberalisasi ekonomi politik, yang pada gilirannya berimplikasi pada perubahan orientasi dan identitas model pembangunan ekonomi Jepang yang lebih berorientasi pada kekuatan pasar. Kondisi selanjutnya sekaligus menandai terintegrasinya negara tersebut ke dalam pusaran pasar global sesuai dengan mainstream yang berkembang yaitu neo-liberalisme.

The research of this study stresses on the shift of Japan developmental state model as the implication of government’s reformation ways in economic and politic to buckle the economic crisis. The shift has caused transformation and identity of the Japan economic development and it is more to the economic developmental model of united states and other developed industrial countries, that is regulatory state model (regulator state). Developmental state model with the characteristic of how large the government rulers in economic development key making mercantilistprotectionist policy in 1960s was significantly different from that of 1990s. Government roles in Japan experience a spread of polarization relation and diffuse into new hexagon by involving non government groups in the process of government policy decision making furthermore, the government protectionist policy with embedded mercantilism characteristic changes into a more liberal disembedded mercantilism. The shift is mainly resulted by internal factor, that is because the economic crisis has made the internal stressing stronger than before (naiatsu) and that government will make economic and politic reformation at last. Japan economic crisis it self is regarded to be the consequence of the state domestic factors like the failure or government mismanaging policy or capitalism practices (morel hazard) such as amakudari and financial scandal. Japan economic crisis is later followed with the effort of Japan government adapting strategy sequences to handle the crisis as the response or reactions of Japan government toward the problem. The government economic recovering effort is done by making deregulation policy and economic politic liberalization which then implicate to the orientation changing and Japan economic development state model that used to orientate to the market power. The next condition marks the integrated state to the circle of global market based on the mainstream, that is neo-liberalism.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Jepang,Pembangunan Ekonomi,Krisis Ekonomi, Developmental state, Japan, economy crisis