Menentang neoliberalisme IMF :: Studi tentang munculnya kebijakan tata niaga impor gula di Indonesia tahun 2002

KURNIAWATI, Dyah Estu, Prof.Dr. Mohtar Mas'oed

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Kebijakan gula di Indonesia mengalami perubahan yang sangat radikal dan fundamental pada tahun 1998, dari kebijakan monopoli pemerintah menjadi kebijakan neoliberal. Akibatnya gula yang semula adalah the most regulated commodity berubah menjadi komoditi bebas dan diserahkan pada mekanisme pasar dalam bentuk kebijakan neoliberal. Kebijakan ini sangat merugikan bagi produsen dan mengancam eksistensi industri gula nasional sehingga pemerintah mulai mengatur kembali sektor gula melalui kebijakan tarif pada tahun 1999 dan kebijakan tata niaga impor gula pada tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan:(1) mengapa dilakukan neoliberalisasi kebijakan gula di Indonesia pada tahun 1998? (2) apa tantangan yang dihadapi oleh kebijakan neoliberal tersebut? dan (3) bagaimana dinamika politik menentang kebijakan neoliberal sehingga pemerintah mengatur kembali komoditi gula di Indonesia? Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:(1) pendekatan ekonomi-politik yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menilai proses pembuatan kebijakan dengan menggabungkan perspektif ekonomi dan politik.(2) Teori Koalisi Politik dan Kepentingan Ekonomi yang menjelaskan bahwa perubahan kebijakan memerlukan dukungan koalisi yang luas dari kelompok penekan (pressure group). 3) Gambaran kebijakan gula dalam logika global. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka serta wawancara dengan para pelaku gula dan ahli gula. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan gula di Indonesia pada tahun 1998 disebabkan oleh tuntutan IMF melalui Letter of Intent (LoI) sebagai konsekuensi hutang pemerintah untuk memulihkan krisis ekonomi tahun 1997. Kebijakan neoliberal menguntungkan bagi importer, distributor dan konsumen namun merugikan bagi produsen gula dan mengancam eksistensi industri gula nasional. Karena merasa dirugikan, produsen gula terutama para petani yang di era reformasi beraliansi dalam wadah APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) melakukan aksi lobi, demonstrasi, bahkan berkoalisi dengan kelompok kepentingan lain untuk menentang kebijakan neoliberal. Mobilisasi politik dari kelompok-kelompok kepentingan ini telah menggeser perimbangan kekuatan politik dalam negeri dan menjadi kelompok penekan (pressure group) yang efektif untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menentang neoliberalisme IMF, hingga muncul kebijakan Tata Niaga Impor Gula pada tahun 2002.

This study is an effort to understand the political economy aspects of change policy, especially for the policy of Indonesian government on the sugar commodity in the context of political dynamics during the reformation era. In 1998, The New Order Government has changed the policy of sugar commodity radically and fundamentally, from protectionist policy to neo liberal policy. But, the government in the reformation era re regulated the sugar commodity by tariff policy since 1999 and by import trade system of sugar policy in 2002. The problems are: (1) why the government changed the sugar policy from protectionist to neo liberal in 1998? (2) what kind of challenges had to be face of? (3) how the political dynamics against the neo liberal policy so the government re regulated the sugar commodity? This study is a descriptive analytics one based on library research that is a technique of secondary data from literature, journal, document, magazine, newspaper, website, and scientific work that published or unpublished. The result of this study indicated that: policy change of sugar commodity in 1998 because of the IMF demand by Letter of Intent as consequence of the government debt to recovery the economic crisis in 1997. Neo liberal policy exceptionally beneficial to the importers, traders, and consumers but inflicted a loss upon the producers and threaten the performance of the National Sugar Industry. So the producers, especially the farmers of sugar in reformation era that allied in APTRI (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) act lobbying, demonstration, and coalesce with another interest groups to against the neo liberal policy. This political mobilization of the interest groups have moved the struggle of power in political domestic and become an effective pressure groups that influenced the decision making process of the government to against Neo liberalism of IMF, till arise import trade system of sugar policy in 2002.

Kata Kunci : Ekonomi Politik, Kebijakan Tata Niaga Impor Gula, Neoliberalisme IMF, Neo liberalism of IMF, political mobilization, pressure group, import trade system of sugar policy.