Kesiapan Kabupaten Samosir sebagai Kabupaten Baru dalam melaksanakan pelayanan publik :: Analisa kesiapan faktor sumber daya aparatur dan faktor keuangan

SIBORO, Ombang, Drs. Bambang Purwoko, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Јudul tesis ini adalah “Kesiapan Kabupaten Samosir Sebagai Kabupaten Baru Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik”. Latar Belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan belum terpenuhinya harapan masyarakat Samosir akan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana harapan yang menyembul seiring pemekaran Kabupaten Samosir dari Kabupaten Toba Samosir. Dimana setelah kurang lebih satu tahun setelah Kabupaten Samosir dimekarkan, masyarakat belum merasakan langsung adanya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik pada pelayanan yang bersifat afministratif maupun pelayanan yang bersifat substansial. Pada hal harapan tersebut amat diyakini masyarakat akan segera terwujud sebagai buah manis pemekaran Samosir, dan pemekaran dianggap satu-satunya cara untuk dapat mewjudkan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat yang bermukim di wilayah Samosir. Hal mana tergambar dari alasan dan dasar tuntutan masyarakat sejak awal proses pemekaran kepada pemerintah kabupaten induk, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, yang pada awalnya kurang menyetujui pemekaran Kabupaten Samosir. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan metode penelitian menggunakan teknik observasi, wawancara dan meneliti dokumen yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan sejauh mana kemampuan yang dimiliki Kabupaten Samosir melaksanakan pelayanan publik dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pelayanan publik yakni keadaan nyata ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan sumber daya keuangan. Hal ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan, kemudian memberikan interpretasi tentang kesesuaian yang ideal antara ketersediaan sumber daya dengan beban tugas yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Samosir, dalam konteks otonomi daerah. Hasil analisis menunjukkan, bahwa dari faktor ketersediaan sumber daya aparatur dan keuangan ternyata kesiapan Kabupaten Samosir dalam melaksanakan pelayanan publik adalah masih rendah, dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut : Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas, kompetensi aparatur yang masih rendah ditambah dengan masih adanya ketimpangan distribusi pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukung pembiayaan seluruh beban tugas yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dalam konteks pemerintahan daerah yang mandiri dan otonom. Selanjutnya, untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan Kabupaten Samosir dalam melaksanakan pelayanan publik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : Pertama, memprioritaskan program peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur. Kedua, teguh melaksanakan prinsip “The right man in the right job” dalam penempatan pegawai. Ketiga, melakukan upaya Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dimulai dengan pemutakhiran dan penyempurnaan Basis Data yang akurat, penataan sistim dan perbaikan administrasi penerimaan pendapatan daerah, serta melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya pengelolaan Pendapatan Asli daerah. Keempat, melakukan upaya ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru, termasuk melakukan penjualan jasa publik maupun melakukan peningkatan tarif pada pos tertentu yang disesuaikan dengan pertumbuhan dan peningkatan kemampuan ekonomi rakyat. Kelima, membuat kebijakan-kebijakan partisipatif mendorong tumbuhnya peran serta aktif masyarakat dalam memberi dukungan maupun dalam hal fungsi kontrol pelaksanaan pelayanan publik.

The title of this thesis is "Readiness of Samosir District as New District in Delivering Public Service". The study was derived from the problem of not achievement Samosir people expectation with increased public service quality along with division of Samosir district from Toba Samosir district. After about one year Samosir district was established, people have not felt improvement of public service quality, either in administrative or substantial service. The people were sure that the expectation would be realized immediately as a result of establishment of Samosir district, and the division was though as the only way to realize public service improvement for people living in Samosir area. It was illustrated with people's reasoning and basic of demand in early step of division process to host district government, provincial government, and central government that previously less agreed the division. It was a descriptive qualitative research using observation, interview and examining available document. In this research, researcher wanted to describe the extent of capability owned by Samosir district in delivering public service by exploring factors that influence public service process, that is, real availability of human resource and financial resource. It was done by analyzing facts found, and then interpreting ideal conformity of availability of resources and workload would be done by Samosir district administration, in context of local autonomy. Result of analysis indicated that, from availability of human and financial resource, it is turn out that readiness of Samosir district in providing public service was low, due to some factors: limited number of apparatus, low competence of apparatus, lack of employee distribution based on educational background, and lack of local original income (PAD) to support financing all works related to delivering public service in context of autonomous local administration. Then, to increase readiness and capability of Samosir district in delivering public service, the following actions should be done: first, prioritize quality and competency employee improvement program. Second, do firmly principle "The right man in the right job" in staffing. Third, make attempts to intensify local original income from up-dating data, to arranging system and to improving administration of local income receiving, and making anticipative actions in management of local original income. Fourth, do attempts to extend the local original income in order to explore new sources of local income, including by selling public service or by increasing fee of certain posts according to growth and increasing of people economic capability. Fifth, make participative policies encouraging active participation of people in supporting and controlling public service delivery.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Aparatur ,Layanan Publik, readiness, apparatus and financial availability, public service.