IMPLIKASI PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BOGOR TERHADAP JABATAN NOTARIS
Ikhsanudin, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.
2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan
sanksi serta implikasi yuridis pengenaan sanksi terhadap Notaris oleh BAPENDA
Kota Bogor terkait kewajiban pemenuhan pembayaran BPHTB pada Perjanjian
Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan wilayah jabatan Notaris.
Penelitian Tesis ini menggunakan jenis metode penelitian normatif empiris.
Bahan penelitian pada penelitian ini bersumber pada studi dokumenter dan studi
lapangan. Studi dokumenter bertujuan untuk memperoleh data-data sekunder. Data
sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Sedangkan studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan
secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data primer serta
memperoleh informasi dari subjek penelitian yang berkaitan dengan topik
permasalahan. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung
kepada responden dan narasumber. Bahan penelitian disajikan dalam bentuk
deskriptif dan menggunakan metode analisis bahan penelitian secara deskriptif
kualitatif.
Hasil penelitian tesis ini mengetahui serta menganalisis pengenaan sanksi dan
implikasi yuridis pengenaan sanksi terhadap Notaris oleh BAPENDA Kota Bogor
terkait kewajiban pemenuhan pembayaran BPHTB pada Perjanjian Pengikatan Jual
Beli dikaitkan dengan wilayah jabatan Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan
metode normatif empiris dengan melihat PP KUPDRD dan Perda Kota Bogor
11/2023 yang kemudian dikomparasikan dengan hasil wancara dengan narasumber
dan responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan sanksi
administratif terhadap Notaris dalam penerapannya belum sempurna karena
BAPENDA mengalami kesulitan dalam pengenaan denda untuk Notaris yang
berada di luar wilayah Kota Bogor. Implikasi yuridis yang ditimbulkan luas dan
kompleks, mencakup ketidak pastian hukum bagi Notaris, mempengaruhi
kedudukan dan fungsi jabatan Notaris, serta keterbatasan penerapan kewenangan
berdasarkan wilayah jabatan Notaris yang kemudian aturan tersebut memerlukan
evaluasi dan penyelarasan kebijakan.
Abstract
This study aims to determine and analyze the imposition of sanctions and the
legal implications of imposing sanctions on notaries by BAPENDA Kota Bogor
(Bogor City Revenue Agency) in relation to the obligation to pay BPHTB (Transfer
Tax on Land and Building) in a sale and purchase agreement in relation to the
notary's jurisdiction.
This thesis research uses a normative empirical research method. The
research material in this study is sourced from documentary studies and field
studies. The documentary study aims to obtain secondary data. The secondary data
consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal
materials. Meanwhile, field studies are studies conducted directly at the research
location to obtain primary data and information from research subjects related to
the topic of the problem. Primary data is obtained through direct interviews with
respondents and informants. The research material is presented in a descriptive
form and uses a qualitative descriptive research material analysis method.
The results of this thesis research identify and analyze the imposition of
sanctions and the legal implications of sanctions imposed on notaries by the Bogor
City BAPENDA (Regional Revenue Agency) in relation to the obligation to pay
BPHTB (Transfer Tax on Land and Building) in the Sale and Purchase Agreement
in relation to the notary's jurisdiction. This research was conducted using a
normative empirical method by examining PP KUPDRD and Bogor City
Regulation 11/2023, which were then compared with the results of interviews with
informants and respondents. The results of this study show that the imposition of
administrative sanctions on notaries is not yet perfect in its application because
BAPENDA has difficulty imposing fines on notaries who are outside the Bogor City
area. The legal implications are broad and complex, including legal uncertainty
for notaries, affecting the position and function of the notary position, and
limitations on the application of authority based on the notary's jurisdiction, which
then requires evaluation and policy alignment.
Kata Kunci : Implikasi, Pemungutan BPHTB, PPJB, Sanksi Administratif, Notaris.