Laporkan Masalah

IMPLIKASI PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BOGOR TERHADAP JABATAN NOTARIS

Ikhsanudin, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan

sanksi serta implikasi yuridis pengenaan sanksi terhadap Notaris oleh BAPENDA

Kota Bogor terkait kewajiban pemenuhan pembayaran BPHTB pada Perjanjian

Pengikatan Jual Beli dikaitkan dengan wilayah jabatan Notaris.

Penelitian Tesis ini menggunakan jenis metode penelitian normatif empiris.

Bahan penelitian pada penelitian ini bersumber pada studi dokumenter dan studi

lapangan. Studi dokumenter bertujuan untuk memperoleh data-data sekunder. Data

sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan

bahan hukum tersier. Sedangkan studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan

secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data primer serta

memperoleh informasi dari subjek penelitian yang berkaitan dengan topik

permasalahan. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung

kepada responden dan narasumber. Bahan penelitian disajikan dalam bentuk

deskriptif dan menggunakan metode analisis bahan penelitian secara deskriptif

kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini mengetahui serta menganalisis pengenaan sanksi dan

implikasi yuridis pengenaan sanksi terhadap Notaris oleh BAPENDA Kota Bogor

terkait kewajiban pemenuhan pembayaran BPHTB pada Perjanjian Pengikatan Jual

Beli dikaitkan dengan wilayah jabatan Notaris. Penelitian ini dilakukan dengan

metode normatif empiris dengan melihat PP KUPDRD dan Perda Kota Bogor

11/2023 yang kemudian dikomparasikan dengan hasil wancara dengan narasumber

dan responden. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengenaan sanksi

administratif terhadap Notaris dalam penerapannya belum sempurna karena

BAPENDA mengalami kesulitan dalam pengenaan denda untuk Notaris yang

berada di luar wilayah Kota Bogor. Implikasi yuridis yang ditimbulkan luas dan

kompleks, mencakup ketidak pastian hukum bagi Notaris, mempengaruhi

kedudukan dan fungsi jabatan Notaris, serta keterbatasan penerapan kewenangan

berdasarkan wilayah jabatan Notaris yang kemudian aturan tersebut memerlukan

evaluasi dan penyelarasan kebijakan.

Abstract

This study aims to determine and analyze the imposition of sanctions and the

legal implications of imposing sanctions on notaries by BAPENDA Kota Bogor

(Bogor City Revenue Agency) in relation to the obligation to pay BPHTB (Transfer

Tax on Land and Building) in a sale and purchase agreement in relation to the

notary's jurisdiction.

This thesis research uses a normative empirical research method. The

research material in this study is sourced from documentary studies and field

studies. The documentary study aims to obtain secondary data. The secondary data

consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal

materials. Meanwhile, field studies are studies conducted directly at the research

location to obtain primary data and information from research subjects related to

the topic of the problem. Primary data is obtained through direct interviews with

respondents and informants. The research material is presented in a descriptive

form and uses a qualitative descriptive research material analysis method.

The results of this thesis research identify and analyze the imposition of

sanctions and the legal implications of sanctions imposed on notaries by the Bogor

City BAPENDA (Regional Revenue Agency) in relation to the obligation to pay

BPHTB (Transfer Tax on Land and Building) in the Sale and Purchase Agreement

in relation to the notary's jurisdiction. This research was conducted using a

normative empirical method by examining PP KUPDRD and Bogor City

Regulation 11/2023, which were then compared with the results of interviews with

informants and respondents. The results of this study show that the imposition of

administrative sanctions on notaries is not yet perfect in its application because

BAPENDA has difficulty imposing fines on notaries who are outside the Bogor City

area. The legal implications are broad and complex, including legal uncertainty

for notaries, affecting the position and function of the notary position, and

limitations on the application of authority based on the notary's jurisdiction, which

then requires evaluation and policy alignment.

Kata Kunci : Implikasi, Pemungutan BPHTB, PPJB, Sanksi Administratif, Notaris.

  1. S2-2026-546483-abstract.pdf  
  2. S2-2026-546483-bibliography.pdf  
  3. S2-2026-546483-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2026-546483-title.pdf