Konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan :: Studi kasus konflik pertanahan antara masyarakat dengan PTPN II di Kabupaten Deli Serdang

FITRIADI, Drs. Bambang Purwoko, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Tanah merupakan hal yang penting bagi masyarakat, karena dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Oleh karena itu upaya mempertahankan hak atas tanah seringkali menjadikan konflik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor- faktor apa yang mendasari terjadinya konflik pertanahan antara PTPN II dengan warga masyarakat di Kabupaten Deli Serdang dan bagaimana peluang Pemerintah Daerah dalam penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PTPN II? Faktor penyebab konflik dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sedangkan peluang pemerintah daerah dianalisis dari upaya nonlitigasi berupa konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik wawancara, pengamatan, dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PTPN II disebabkan oleh faktor internal berupa faktor ekonomi dan faktor sosial. Dalam faktor ekonomi, konflik terjadi akibat adanya kepentingan masyarakat untuk mendapatkan tanah garapan. Faktor sosial disebabkan oleh adanya tuntutan masyarakat Melayu. Dari faktor eksternal, penyebab konflik disebabkan adanya berbagai peraturan yang ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat yang justru menjadikan konflik bertambah besar. Dalam menangani konflik antara masyarakat dengan perusahaan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya resolusi konflik melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrasi. Upaya konsiliasi yang diupayakan ternyata tidak berjalan efektif, karena jumlah pertemuan antara pihakpihak yang bertikai sangat sedikit frekuensinya. Upaya mediasi pun kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah tidak banyak memberikan alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang tidak mengikat kedua pihak. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang hanya berupaya meredam konflik tidak berupaya menyelesaikan akar konflik, sehingga konflik masih tetap berlangsung. Fungsi pemerintah sebagai arbitrer juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini karena kurangnya rasa kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa, terutama pada masyarakat, karena adanya kepentingan pemerintah dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan adanya PTPN II guna kepentingannya sendiri. Peluang penyelesaian konflik masih terbuka lebar, namun diperlukan kemauan besar pemerintah daerah guna mendorong penyelesaian konflik pertanahan.

Land is an important thing to community, because the economic value of land as the production infrastructure can make community wealth. Therefore the effort to keep the right of land often cause conflict. The problem formulation of this research is what factors is the cause of land conflict between PTPN II and the community in Deli Serdang District and what‘s the chance of Local Government in land conflict resolution between community and PTPN II?. The factors causing conflict can be divided into two, they are internal and external factors, and the effort of local government is analyzed in the case of nonlitigation efforts including concilliation, mediation, and arbitrage. The type of this reseach is descriptive research. The data analysis technique used are interview, observation, dan documentation techniques. The result of this research showed that the conflict between the community and PTPN II was caused by the internal factor such as economic and social one. In economic factors, the conflict was caused by the community interest to get the land. The social factor was causesd by the Melayu Community claim. From the external factor, the cause of conflict is the policies made by the local and central government that make the conflict more severe. In handling the conflict between the community and the company, the Local Government of Deli Serdang District do the effort in conflict resolution by concilliation, mediation, and arbitrage. Concilliation effort didn’t run effectively because the number of meeting between conflicting agens was not frequent. The mediation effort also didn’t run as the hope. The local government didn’t give much alternatives in conflict resolution the must be keep by the conflicting parties. The local government of Deli Serdang District only try to do redeem the conflict, but not to try to solve and to stop the source of conflict. The function of local government as the arbitrage agent also didn’t run as it hopes. It’s because there’s no trust between the conflicting parties, especially in community side, because there’s an interest of local government and certain persons to benefit from the PTPN II for their own benefit. The chance to conflict resolution is still much, but it needs a high willingness of local government to direct the land conflict resolution.

Kata Kunci : Konflik Pertanahan,Masyarakat dan Perusahaan,Peran Pemda