Perkembangan alokasi anggaran pembangunan untuk pengembangan SDM Aparatur Daerah Kabupaten Mamuju sebelum dan sesudah pemekaran

MUTMAINNAH B., A, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Semenjak otonomi daerah, terbukalah peluang bagi daerah untuk mengadakan pemekaran wilayah. Pemekaran ini berdampak pada kabupaten induk, salah satunya adalah dalam hal pengembangan sumber daya manusia aparatur daerah. Oleh karena itulah, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan alokasi anggaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia aparatur daerah Kabupaten Mamuju sebelum dan sesudah pemekaran wilayah?. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan alokasi anggaran pembangunan untuk pengembangan sumber daya manusia aparatur daerah Kabupaten Mamuju sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Pengembangan SDM aparatur daerah dalam penelitian ini dioperasional dalam bentuk alokasi belanja pembangunan untuk pendidikan formal dan non formal serta mekanisme penyusunan anggaran belanja daerah. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mamuju. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode setelah pemekaran, terjadi penurunan dalam proporsi jumlah belanja yang digunakan untuk pendidikan formal maupun untuk pendidikan non formal, walaupun secara nominal terjadi peningkatan. Jumlah pegawai yang memperoleh pendidikan formal maupun informal menunjukkan peningkatan pada periode sesudah pemekaran wilayah. Hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam alokasi dana yang digunakan untuk pengembangan aparatur daerah Kabupaten Mamuju. Alokasi dana dari belanja pembangunan selalu berada dibawah kisaran 1% dari total belanja pembangunan baik pada periode sebelum adanya pemekaran wilayah maupun setelah adanya pemekaran wilayah. Ketersediaan dana yang minim sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk hal ini karena pada kabupaten induk, segala sarana dan prasarana telah tersedia, sehingga penggunaan dana pembangunan seharusnya tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana saja. Masalah penyusunan anggaran juga memegang peran penting dalam keberhasilan upaya pengembangan sumber daya aparatur daerah Kabupaten Mamuju. Penyusunan anggaran masih banyak mengandung kelemahan. Kompromi eksekutif dan legislatif masih saja terjadi, sehingga anggaran yang ada tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan sarana mencari keuntungan berbagai pihak yang mempunyai kekuasaan dalam menyusun dan mengesahkan anggaran.

During the local autonomy, the chance for the local community is opened to divide their area. This area division had an effect to the host regency. One of them is in the human resource development of local apparatus. Therefore, the problem formulation in this research is how the development of budget allocation to develop the human resource of local apparatus in Mamuju Regency before and after area division. So, the purpose of this research is to analyze the development of budget allocation to develop the human resource of local apparatus in Mamuju Regency before and after area division. The human resources development of local apparatus in this research is operasionalized in form of the development expenditure allocation in formal and informal education and the mechanism of local expenditure budget arranggement. The location of this research is in Mamuju Regency. The type of this research is descriptive research using qualitative descriptive analysis. The result of analysis shows that the in the periode after area division, there’s a decrease in the proportion of expenditure allocated to formal and informal education, although there’s an incerase nominally. The number of apparatus attended in formal and informal education showed an increase in the period of after area division. There’s hardly significant changes in fund allocation used to increase the governmental apparatus quality in Mamuju Regency. The fund allocation from the development expenditure used to be under 1% of total of development expenditure, both in the period before and after area division. The limitation of availability of fund mustn’t to be the reason to do this because the structure and infrastructure in host regency is available, so the use of development fund was not allocated to the structure and infrastructure development. The problem of budget arrangement also has significant role in the success of human resources development of local apparatus in Mamuju Regency. The arrangement of budget is still containing many weaknesses. The compromise between executive and legislative always happens, so the budget wasn’t what was neede by the local development effort, but it’s only an effort to get advantage of many parties who has power in making budget

Kata Kunci : Pemda TkII, Pemekaran Wilayah,Anggaran Daerah, Pengembangan Sumberdaya Manusia