Prinsip Business Judgement Rule Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi Badan Usaha Milik Swasta Berbentuk Perseroan Terbatas

Falens Nicanor, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan prinsip business judgement rule dalam tindak pidana korupsi oleh direksi badan usaha milik swasta (BUMS) berbentuk perseroan terbatas (PT). Penulisan hukum ini juga bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan memberikan masukkan konstruktif terhadap penerapan prinsip business judgement rule dalam tindak pidana korupsi oleh direksi BUMS berbentuk PT.

Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder atas berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian ini juga didukung dengan wawancara terhadap narasumber dengan mengikuti pedoman wawancara untuk memperkuat data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip business judgement rule berkedudukan sebagai alasan penghapus pidana berupa ketiadaan sifat melawan hukum materiil sekaligus menjadi alat atau tolok ukur untuk membedakan asal-usul kerugian keuangan negara sebagai perbuatan yang melawan hukum atau sekadar risiko bisnis. Prinsip business judgement rule tidak hanya dapat digunakan pada tahap persidangan, tetapi juga sejak gelar perkara untuk menilai suatu perkara patut atau tidak dilanjutkan sebagai perkara tindak pidana korupsi. Pada sisi lain, penerapan prinsip business judgement rule masih sangat jarang dipertimbangkan. Perkara dengan Terdakwa Karen Agustiawan menempatkan prinsip business judgement rule dengan tepat, sedangkan perkara dengan Terdakwa Joko Hartono Tirto dan Alex Denni tidak mempertimbangkan prinsip business judgement rule sehingga menimbulkan disparitas putusan dan potensi kriminalisasi. Dengan demikian, prinsip business judgement rule memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tindak pidana korupsi oleh direksi BUMS berbentuk PT untuk menjamin pembedaan yang tepat antara tindak pidana korupsi dan risiko bisnis. 

This legal research aims to identify and analyze the position of the business judgement rule (BJR) principle in corruption offenses committed by directors of privately owned enterprises established as limited liability companies. This research also aims to examine, analyze, and provide constructive insights regarding the application of the BJR principle in corruption cases involving directors of privately owned enterprises in the form of PT.

This study constitutes normative juridical research with a descriptive approach. The research was conducted through library research in order to obtain secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials using document study as the main research instrument. This research is also supported by interviews with resource persons conducted based on interview guidelines to strengthen the secondary data obtained. The research findings are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the research indicate that the BJR principle functions as a ground for the criminal defense against criminal responsibility in the form of the absence of material unlawfulness, while also serving as an analytical tool or benchmark to distinguish the origin of state financial losses, whether arising from unlawful conduct or merely from business risks. The BJR principle may be applied not only during court proceedings but also at the early stage of case review to determine whether a matter should proceed as a corruption case. However, in practice, the consideration of the BJR remains relatively rare. In the case involving Karen Agustiawan, the principle was applied appropriately, whereas in the cases involving Joko Hartono Tirto and Alex Denni the principle was not adequately considered, resulting in disparities in judicial decisions and the potential criminalization of the directors. Therefore, the BJR holds a highly important position in corruption cases involving directors of privately owned enterprises in the form of PT in order to ensure a proper distinction between corruption offenses and legitimate business risks. 

Kata Kunci : Business Judgement Rule, Kerugian Keuangan Negara, Risiko Bisnis, Perbuatan Melawan Hukum