Pelayanan pendidikan di Kabupaten Mamasa setelah pemekaran wilayah

FAKHRUDDIN, Dr. I Ketut Putra Erawan, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Politik

Pada periode pemekaran wilayah, permasalahan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi persoalan tersendiri di tengah keterbatasan alokasi dana karena pembangunan fasilitas fisik lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada masalah kependidikan pada periode setelah pemekaran wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap layanan pendidikan setelah pemekaran wilayah di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Selatan. Permasalahan pendidikan didasarkan pada tiga indikator, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan keterlibatan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Mamasa dengan obyek penelitian kantor Dinas Pendidikan dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam layanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Mamasa. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sisi sumber daya manusia kurang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Dari sisi kuantitas, antara perbandingan jumlah guru dan siswa terlalu besar, dan pada tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, jumlah guru dan jumlah kelas tidak memadai. Tenaga pengajar atau guru yang ada masih banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan minimal dalam tingkat pendidikan yang harus dicapai. Sarana dan prasarana penunjang layanan publik bidang pendidikan juga masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari jumlah kelas yang belum memadai apabila dibandingkan dengan jumlah siswa yang ada. Demikian juga dengan fasilitas- fasilitas pendidikan yang ada di sekolah juga kurang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium dan ketersediaan buku bagi siswa. Kurang memadainya sarana dan prasarana ini juga ditunjukkan dengan dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran belanja yang kurang memadai. Bahkan ada kecenderungan penurunan dalam jumlah anggaran belanja pembangunan untuk sektor pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam layanan publik bidang pendidikan di Kabupaten Mamasa masih sebatas formalitas organisasional. Lembaga-lembaga yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, seperti Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan secara formal terbentuk di Kabupaten Mamasa, namun demikian keberadaannya hanyalah bersifat formalitas. Pelaksanaan kegiatan Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan tidak seperti yang diharapkan sebagaimana tugas pokok dan fungsi serta peran lembaga-lembaga tersebut dalam memperbaiki kualitas layanan publik bidang pendidikan.

In the period of area division, the problem of human resources quality improvement through education become a problem in case of the limited allocation of fund because of the development of other physical facilities. Therefore, this research focuses on the education problems in the period after area division. The purpose of this research is to analyze the impact of area division to education service after area division in Mamasa Regency, South Sulawesi Province. The problems of education is based on three indicators, they are human resource, infrastructure, and the community participation. This research is descriptive-qualitative research. The location of research is in Mamasa District and the object of research is Education Bureau and all stakeholders involved in public service of education area in Mamasa District. The data collectiong technique consist of observation, interview, and documentation. Data analisis techique used was descriptive-qualitative analysis. The result of research showed that the human resource wasn’t sufficient enough, both in its quantity and quality. In its quantity, the comparation of the number of teachers and students was too high, and in primary school and Madrasah Ibtidaiyah, the number of teachers and number of class wasn’t sufficient enough. There were many education staff or teachers can’t fulfill the minimum requirements in education level reached. The supporting infrastructure in public service of education area wasn’t also sufficient. It can be seen from the number of class that wasn’t sufficient compared to the number of students. The education facilities wasn’t also sufficient, such as libraries, laboratories, and the availability of books for students. The insufficiency of these infrastructure was also shown by the government support in expenditure budget. There was also a decreasing trend in the number of development expenditure in education sector. The participation of comunity in public service of education area in Mamasa District was only in the formality of organization. The institution of community participation in education such as School Committee dan Education Board formally had been formed in Mamasa District, but it’s only formality. The implementation of the activities of School Committee and Education Board wasn’t as hoped.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah,Pelayanan Publik,Pendidikan