MENAKAR KEPATUHAN HUKUM DISKRESI TERHADAP MASA BERLAKU DOKUMEN PERJALANAN WARGA NEGARA ASING (STUDI ATAS DISKRESI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SOEKARNO HATTA TAHUN 2024-2025)

SATRIA DISTA JUANO, Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

MENAKAR KEPATUHAN HUKUM DISKRESI TERHADAP MASA BERLAKU DOKUMEN PERJALANAN WARGA NEGARA ASING
(STUDI ATAS DISKRESI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SOEKARNO HATTA TAHUN 2024-2025)

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif penggunaan diskresi pejabat imigrasi terkait ketentuan masa berlaku dokumen perjalanan bagi Warga Negara Asing yang akan memasuki wilayah Indonesia, mengkaji pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik pemeriksaan keimigrasian, serta menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum mengenai masa berlaku paspor dengan implementasinya di lapangan serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keamanan, dan ketertiban keimigrasian. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan keimigrasian dan asas hukum administrasi pemerintahan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pejabat imigrasi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum. 
Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, bahwa ketentuan masa berlaku paspor sekurang-kurangnya enam bulan telah diatur secara tegas dan bersifat imperatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024, sehingga tidak membuka ruang pengecualian melalui diskresi. Kedua, Praktik di lapangan memperlihatkan adanya penggunaan diskresi oleh pejabat struktural untuk tetap memperbolehkan masuk Warga Negara Asing dengan masa berlaku paspor kurang dari enam bulan, khususnya dengan pertimbangan izin tinggal yang masih berlaku. Ketiga, Praktik tersebut menimbulkan inkonsistensi penerapan hukum, berpotensi melampaui kewenangan, serta menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko maladministrasi dalam penegakan hukum keimigrasian.

MEASURING DISCRETIONAL LEGAL COMPLIANCE REGARDING THE VALIDITY OF FOREIGN CITIZENS' TRAVEL DOCUMENTS (A STUDY OF DISCRETION AT THE CLASS I IMMIGRATION OFFICE, TPI SOEKARNO HATTA, 2024-2025)
This thesis aims to comprehensively analyze the use of discretion by immigration officials concerning the validity period of travel documents for foreign nationals entering the territory of Indonesia, to examine the implementation of these provisions in immigration inspection practices, and to assess the level of compliance with the applicable laws and regulations. The research is directed at evaluating the conformity between legal norms governing passport validity periods and their practical implementation, as well as their implications for legal certainty, security, and immigration order. This study employs a normative-empirical legal research method with a descriptive nature. The normative approach is conducted through an examination of immigration laws and regulations and the principles of administrative law, while the empirical approach is carried out through interviews with relevant immigration officials. Data are collected through library research and field research and subsequently analyzed qualitatively using legal reasoning. The findings indicate that the requirement for a passport to have a minimum validity period of six months is expressly and imperatively regulated under Law Number 6 of 2011, Government Regulation Number 31 of 2013, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2024, thereby leaving no room for exceptions through discretionary authority. However, practices in the field reveal the exercise of discretion by structural immigration officials to permit the entry of foreign nationals whose passports have a validity period of less than six months, particularly based on the consideration that their stay permits remain valid. Such practices create inconsistencies in the application of the law, potentially exceed the limits of authority, and generate legal uncertainty and risks of maladministration in the enforcement of immigration law.

Kata Kunci : Diskresi, Keimigrasian, Masa Berlaku Paspor, Kepastian Hukum.