ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENAHANAN IJAZAH OLEH PENGUSAHA DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PDT.SUS- PHI/2019/PN TTE)

Bernadeta Putri Aprilita, Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan mengikat dan perlindungan hukum peraturan daerah dan surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi kekosongan hukum nasional terkait larangan penahanan ijazah. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui penerapan keadilan pada putusan hakim terkait larangan penahanan ijazah dalam Putusan Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte dengan perspektif keadilan John Rawls. Penelitian ini bersifat deskriptif dan berjenis normatif dengan didukung wawancara narasumber. Penelitian hukum ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data hasil penelitian dianalisis dan disajikan secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah serta surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak mampu mengatasi kekosongan hukum secara sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kekuatan mengikat dan perlindungan hukum Peraturan Daerah yang hanya berlaku secara teritorial, serta sifat surat edaran yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara umum dan tidak disertai sanksi, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat. Selanjutnya, terhadap penahanan ijazah pekerja, dalam Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, Hakim telah menerapkan nilai keadilan dengan terpenuhinya prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan dengan memerintahkan pengembalian ijazah.

This legal writing aims to determine and analyze the binding force and legal protection of regional regulations and circular letters issued by the Ministry of Manpower in addressing the national legal vacuum concerning the prohibition of diploma retention. The next aim is to find out the application of justice in judicial decisions related to the prohibition of diploma retention in Industrial Relations Court Decision Number 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, from the perspective of John Rawls’ theory of justice. This research is descriptive and normative in nature with supported by resource interviews. This legal research was carried out using library research using document study to obtain secondary data. The secondary data consist of various legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The research data were analyzed and presented in a qualitative descriptive manner.

The results of the research and discussion show that regional regulations and circular letters issued by the Ministry of Manpower are not able to fully resolve the legal vacuum. This is due to the limited binding force and legal protection of regional regulations, which apply only territorially, as well as the nature of circular letters, which do not have generally binding force and are not accompanied by sanctions, thereby failing to provide strong legal protection. Furthermore, with regard to the retention of employee’s diplomas, in Decision Number 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte, the judges have applied the value of justice by fulfilling the principles of equal liberty and the difference principle, as reflected in the order to return the diploma.

Kata Kunci : Penahan Ijazah, Hukum Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah, Surat Edaran, Asas Keadilan.