Kesesuaian Kebijakan Privasi Milik Tokopedia dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Zafira Chairunnisa Heriansjah Putri, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce), namun pada saat yang sama juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Salah satu kasus yang menonjol terjadi pada tahun 2020 ketika 91 juta data pengguna Tokopedia bocor, yang menegaskan urgensi pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai kerangka hukum komprehensif dalam pelindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian kebijakan privasi Tokopedia dengan ketentuan dalam UU PDP serta mengevaluasi langkah-langkah yang dilakukan Tokopedia dalam menyesuaikan praktik privasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsumen dan manajemen Tokopedia, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang- undangan, literatur akademik, dan penelitian terdahulu. 

Analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privasi Tokopedia telah mencerminkan sebagian kesesuaian dengan UU PDP, antara lain dalam memperoleh persetujuan pengguna atas pengumpulan data, memberikan kejelasan mengenai tujuan penggunaan data, serta menerapkan standar keamanan digital. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kekurangan, termasuk ketiadaan mekanisme yang jelas bagi pelaksanaan hak subjek data (akses, perbaikan, dan penghapusan), tidak adanya ketentuan mengenai batas waktu penyimpanan data, serta belum dicantumkannya penunjukan Petugas Pelindungan Data (Data Protection Officer/DPO). Selain itu, keberadaan klausula eksonerasi dalam syarat dan ketentuan Tokopedia bertentangan dengan prinsip akuntabilitas yang diatur dalam UU PDP. 

Dengan demikian, kebijakan privasi Tokopedia belum sepenuhnya memenuhi ketentuan UU PDP. Untuk mencapai kepatuhan substantif, Tokopedia perlu melakukan revisi kebijakan privasi yang lebih transparan, memperkuat pelindungan hukum bagi pengguna, serta memastikan tersedianya mekanisme efektif yang memungkinkan konsumen menjalankan haknya atas data pribadi.

The rapid advancement of information technology has accelerated the growth of electronic commerce (e-commerce), while simultaneously increasing the risks of personal data breaches and misuse. A notable case occurred in 2020 when the personal data of 91 million Tokopedia users was leaked, underscoring the urgency of enacting Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law), which establishes a comprehensive legal framework for personal data protection in Indonesia. This study seeks to assess the compliance of Tokopedia’s privacy policy with the provisions of the PDP Law and to evaluate the measures undertaken by Tokopedia in aligning its privacy practices with the law. The research employs an empirical juridical method, combining a statute-based and case-based approach. Primary data were collected through interviews with Tokopedia consumers and management, while secondary data were obtained from relevant legislation, academic literature, and prior studies. 

The analysis was carried out using descriptive and qualitative techniques. The findings indicate that Tokopedia’s privacy policy demonstrates partial conformity with the PDP Law, including obtaining user consent for data collection, clarifying the purposes of data usage, and applying digital security measures. Nevertheless, several gaps persist, particularly in the absence of clear mechanisms for exercising data subject rights (such as access, rectification, and erasure), the lack of specified data retention periods, and the omission of a designated Data Protection Officer (DPO). Furthermore, the inclusion of exemption clauses in Tokopedia’s terms and conditions contradicts the accountability principle enshrined in the PDP Law. In conclusion, Tokopedia’s privacy policy has yet to fully comply with the requirements of the PDP Law. 

To achieve substantive compliance, Tokopedia must revise its privacy policy to ensure greater transparency, reinforce users’ legal protections, and establish effective mechanisms enabling consumers to exercise their rights over personal data.

Kata Kunci : kebijakan privasi tokopedia, pelindungan data pribadi di indonesia, undang-unddang pelindungan data pribadi/tokopedia privacy policy, personal data protection law in indonesia, personal data protection law