PEMENUHAN PEMBAYARAN RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Rexy Meidi Putra, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pemenuhan pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana peran LPSK yang seharusnya atas pemenuhan pembayaran restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada masa yang akan datang.

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menelaah hasil penelitian yang didapat dari lapangan kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemenuhan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Malang masih jauh dari optimal. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa faktor utama penghambat adalah ketidakmampuan finansial pelaku, baik karena tidak memiliki harta kekayaan maupun aset yang dapat disita dan dilelang. Berdasarkan teori efektivitas hukum, faktor hukum dan penegak hukum menjadi penentu dalam terlaksananya pembayaran restitusi. Peran LPSK ke depan menjadi sangat krusial, namun tetap diperlukan terobosan regulasi melalui perubahan undang-undang yang memberikan kewenangan lebih luas kepada LPSK, meliputi wewenang menelusuri aset kekayaan pelaku secara mendalam, pengelolaan dana bantuan korban, mekanisme dana talangan untuk korban memperoleh restitusi terlebih dahulu, serta sosialisasi restitusi terhadap korban dan aparat penegak hukum.

This study aims to identify and analyze the problems surrounding the fulfillment of restitution payments for child victims of sexual violence crimes, as well as to examine the role that the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) should play in ensuring the fulfillment of restitution payments for child victims of sexual violence crimes in the future.

 

This research employs a normative-empirical research method by examining field research findings and comparing them with the applicable laws and regulations. The study is descriptive-analytical in nature, meaning it seeks to present and provide a comprehensive description of the prevailing legal conditions in a particular area, existing legal phenomena, or specific legal events occurring within society.

 

Based on the results of the research and discussion that have been outlined, it can be concluded that the practice of fulfilling restitution for child victims of sexual violence in Purwakarta Regency, Central Bangka Regency, and Malang Regency remains far from optimal. Field facts indicate that the main inhibiting factor is the perpetrator's financial incapability, either due to a lack of assets or the absence of seizable and auctionable property. Based on the theory of legal effectiveness, legal factors and law enforcement officials are determinants in the implementation of restitution payments. The role of the LPSK (Witness and Victim Protection Agency) moving forward is crucial, but requiring regulatory breakthroughs through legislative amendments that grant broader authority to the LPSK, including the authority to conduct in-depth asset tracing of the perpetrator's wealth, management of victim assistance funds, a mechanism for providing advance funds so victims can receive restitution upfront, as well as the dissemination of information regarding restitution to victims and law enforcement officials.

Kata Kunci : Restitusi, LPSK, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual Anak