ANALISIS EFEKTIVITAS DENDA PIDANA PAJAK TERHADAP PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA: STUDI KASUS TINDAK PIDANA PAJAK DI SUMATERA UTARA

Rachel Bintang Patricia Siahaan, Florencia Irena Gunawan

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika eksekusi pidana denda dalam tindak pidana perpajakan dalam kaitannya dengan upaya pemulihan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengapa penerapan sanksi kombinasi pidana penjara dan pidana denda belum menunjukkan efektivitas dalam mendukung pemulihan keuangan negara dalam konteks perkara yang dianalisis di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Analisis dilakukan dengan meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pidana denda dari aspek substansi hukum, aparat penegak hukum, dan sarana pendukung.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini juga didukung dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan praktisi di bidang perpajakan. Selain itu, pendekatan studi kasus digunakan terhadap beberapa putusan pengadilan tindak pidana perpajakan di wilayah Sumatera Utara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks putusan yang dianalisis, pelaksanaan pidana denda belum sepenuhnya berujung pada pemulihan keuangan negara. Dari aspek substansi hukum, keberadaan pidana kurungan pengganti serta belum adanya pengaturan teknis yang rinci mengenai eksekusi denda menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran denda belum sepenuhnya bersifat memaksa dalam praktik. Dari aspek penegakan hukum, keterbatasan dalam koordinasi antar instansi dan pelaksanaan penelusuran aset menjadi faktor yang mempengaruhi realisasi pembayaran denda. Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan sistem informasi dan dukungan teknologi turut menjadi kendala dalam mengidentifikasi dan mengeksekusi aset terpidana. Berdasarkan putusan yang dianalisis, pelaksanaan pidana penjara terlihat lebih dominan dibandingkan realisasi pembayaran denda.

This study aims to analyze the problematic enforcement of fines in tax crimes in relation to state financial recovery efforts based on the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP). Furthermore, this study aims to examine why the application of combined imprisonment and fines has not been effective in supporting state financial recovery in the context of the cases analyzed within the jurisdiction of the North Sumatra High Prosecutor's Office. The analysis was conducted by examining factors influencing the enforcement of fines, including legal substance, law enforcement officials, and supporting facilities.

This research is a descriptive, normative legal study using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review. To complement the analysis, this research is also supported by primary data obtained through interviews with tax practitioners. Furthermore, a case study approach was used for several court decisions regarding tax crimes in North Sumatra. The data obtained were analyzed qualitatively.

The results indicate that, in the context of the decisions analyzed, the enforcement of fines has not fully resulted in state financial recovery. From a legal substantive perspective, the existence of substitute imprisonment and the lack of detailed technical regulations regarding the execution of fines indicate that the obligation to pay fines is not yet fully enforceable in practice. From a law enforcement perspective, limitations in inter-agency coordination and the implementation of asset tracing are factors that influence the realization of fine payments. Meanwhile, from a facility and infrastructure perspective, limited information systems and technological support also hinder the identification and execution of convicts assets. Based on the analyzed decisions, the execution of imprisonment appears to be more dominant than the realization of fine payments.

Kata Kunci : Pidana Denda, Tindak Pidana Perpajakan, Pemulihan Keuangan Negara