FORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSPLOITASI PEREMPUAN DALAM BENTUK SURROGATE MOTHER KOMERSIAL BERDASARKAN PERSPEKTIF FEMINIST LEGAL THEORY

Daffa Azalia, Diantika Rindam Floranti, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji problematika kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait eksploitasi perempuan dalam bentuk surrogate mother komersial berdasarkan perspektif feminist legal theory, serta untuk mengkaji kemungkinan perumusan kebijakan hukum pidana di masa mendatang yang lebih responsif terhadap prinsip kesetaraan gender dan perlindungan perempuan dalam praktik tersebut di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum, asas, dan konsep yang berkaitan dengan praktik surrogate mother komersial, khususnya dalam perspektif feminist legal theory. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder tambahan berupa hasil wawancara dengan narasumber yang kompeten untuk memperkaya analisis. 

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, kebijakan hukum pidana di Indonesia belum mampu merespons praktik surrogate mother komersial secara komprehensif. Pengaturan yang ada masih bersifat implisit dan parsial, sehingga menimbulkan ketidakjelasan norma, potensi kekosongan hukum, serta risiko kriminalisasi terhadap perempuan sebagai ibu pengganti. Selain itu, mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi perempuan yang terdampak juga belum diatur secara memadai. Kedua, arah kebijakan hukum pidana di masa mendatang perlu dirumuskan secara tegas, sistematis, dan berperspektif gender dengan menempatkan praktik surrogate mother komersial sebagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan. Perumusan tersebut harus mengakui adanya kerentanan struktural yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan, mengarahkan pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang memperoleh keuntungan atau memfasilitasi praktik tersebut, serta mengintegrasikan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi perempuan sebagai korban.

This study aims to analyze and examine the problems of criminal law policy in Indonesia regarding the exploitation of women in the form of commercial surrogate motherhood from the perspective of feminist legal theory. It also seeks to explore the possibility of formulating future criminal law policies that are more responsive to the principles of gender equality and the protection of women in such practices.

This research is a normative juridical study using statutory and conceptual approaches. The data used in this research consists of secondary data obtained through document studies or library research, including legislation, legal doctrines, and academic literature relevant to the research topic. This study is also supported by additional data in the form of interviews with competent informants to obtain deeper insights related to the issues examined.

This research has two conclusions. The first conclusion shows that criminal law policy in Indonesia has not been able to comprehensively respond to the practice of commercial surrogate motherhood, as existing regulations remain implicit and partial, leading to legal uncertainty, potential regulatory gaps, and the risk of criminalizing women acting as surrogate mothers, while mechanisms for protection and recovery have not been optimally regulated. The second conclusion shows that future criminal law policy should be formulated in a clear, systematic, and gender-sensitive manner by recognizing the structural vulnerabilities of women, positioning commercial surrogate motherhood as a form of exploitation, directing criminal liability toward parties who benefit from or facilitate the practice, and ensuring the availability of comprehensive protection and recovery mechanisms for women as victims.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Eksploitasi Perempuan, Surrogate Mother Komersial, Feminist Legal Theory