Disability Policy Implementation in the First Year of the Prabowo–Gibran Administration: Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure

Mahalya Bintang Vanesya, Evi Lina Sutrisno, S.Psi., M.A., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Artikel ini mengkaji implementasi kebijakan disabilitas pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menerapkan analisis isi terhadap tiga dokumen kebijakan utama: Visi, Misi, dan Program Prabowo–Gibran 2024–2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Rencana Strategis Kementerian Sosial 2025–2029. Analisis ini dipandu oleh kerangka implementasi kebijakan dari George C. Edwards III yang berfokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Temuan menunjukkan bahwa isu disabilitas telah masuk ke dalam agenda kebijakan formal pemerintahan. Isu ini secara eksplisit diakui dalam dokumen politik, pembangunan nasional, dan sektoral, serta dalam beberapa kasus telah diterjemahkan ke dalam target yang terukur dan instrumen kebijakan. Namun, kerangka implementasinya masih belum merata. Disabilitas masih banyak diposisikan dalam kerangka pembangunan manusia, perlindungan sosial, dan kebijakan kelompok rentan. Dukungan fiskal tersedia, tetapi belum secara jelas terstruktur sebagai prioritas kebijakan yang berdiri sendiri. Komitmen pemerintah terlihat, tetapi lebih kuat diekspresikan melalui langkah-langkah perlindungan kesejahteraan daripada melalui desain kebijakan disabilitas yang lebih luas. Implementasi juga masih terkonsentrasi di sektor sosial, sementara koordinasi lintas sektor masih terbatas. Artikel ini berargumen bahwa kebijakan disabilitas pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran telah melampaui pengakuan simbolik, tetapi belum berkembang menjadi model implementasi yang terintegrasi.

This article examines disability policy implementation in the first year of the Prabowo–Gibran administration. Using a qualitative approach, it applies content analysis to three key policy documents: Prabowo–Gibran’s Vision, Mission, and Program 2024–2029, the 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (RPJMN), and the 2025–2029 Strategic Plan of the Ministry of Social Affairs. The analysis is guided by George C. Edwards III’s policy implementation framework, focusing on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

The findings show that disability has entered the administration’s formal policy agenda. It is explicitly recognized in political, national development, and sectoral documents, and in some cases has been translated into measurable targets and policy instruments. However, the implementation framework remains uneven. Disability is still largely framed within human development, social protection, and vulnerable-group policy. Fiscal support is available, but it has not yet been clearly structured as a distinct policy priority. Government commitment is visible, yet it is expressed more strongly through protective welfare measures than through a broader disability policy design. Implementation also remains concentrated in the social sector, while cross-sector coordination is still limited. This article argues that disability policy in the first year of the Prabowo–Gibran administration has moved beyond symbolic recognition, but has not yet developed into an integrated model of implementation.

Kata Kunci : Disability policy implementation, Prabowo–Gibran administration, content analysis, social protection, bureaucratic structure