Analisis Yuridis Legal Standing dan Upaya Hukum “Pihak Lain” Luar Negeri sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Layanan Digital di Indonesia
Alicia Marjorie Br. Sembiring, Prof. Adrianto Dwi Nugroho S.H., Adv.LLM., LL.D.
2026 | Skripsi | ILMU HUKUM
Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legal standing pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk sebagai Pihak Lain pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan layanan digital dalam mengajukan upaya hukum di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji bagaimana seharusnya perlindungan hak atas akses peradilan bagi Pihak Lain di masa yang akan datang.
Penulisan Hukum ini menggunakan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditunjang dengan data empiris melalui wawancara dengan narasumber. Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis dan seluruh data dianalisis secara kualitatif.
Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, Pihak Lain menghadapi ambiguitas yuridis yang menciptakan diskriminasi prosedural nyata karena kewajiban perpajakan dibebankan penuh, tetapi hak atas access to justice (upaya hukum, kesetaraan, dan due process) belum dijamin secara memadai oleh sistem hukum Indonesia. Kedua, Perlindungan access to justice bagi Pihak Lain menuntut reformasi hukum struktural yang komprehensif dan terpadu dalam mengatasi tiga akar masalah, yakni kekosongan normatif status Pihak Lain sebagai subjek upaya hukum, disinsentif finansial dari sanksi denda banding, dan asimetri informasi yang dialami DJP akibat tidak tersedianya mekanisme pertukaran informasi perpajakan yang memadai.
This legal paper aims to examine and analyze the legal standing of foreign business entities appointed as the Other Party (Pihak Lain) in collecting Value Added Tax (VAT) on the utilization of digital services to pursue legal remedies in Indonesia. Furthermore, this research examines how the protection of the right of access to justice for the Other Party should be structured in the future.
This legal paper employs a juridical-normative method, namely legal research conducted by examining primary, secondary, and tertiary legal materials supported by empirical data obtained through interviews with informants. The research is descriptive-analytical in nature, and all data were analyzed qualitatively.
From the results of this study, the following conclusions can be drawn: First, the Other Party faces juridical ambiguity that gives rise to tangible procedural discrimination, whereby full tax obligations are imposed upon them while their right to access to justice, encompassing the right to legal remedies, equality before the law, and due process of law, remains inadequately guaranteed under the Indonesian legal system. Second, the protection of the Other Party's right of access to justice demands a comprehensive and integrated structural legal reform that simultaneously addresses three root causes, the normative vacuum concerning the Other Party's status as an independent subject of legal remedies, the financial disincentive created by the punitive appeal penalty, and the informational asymmetry of the Directorate General of Taxes arising from the absence of an adequate tax information exchange mechanism.
Kata Kunci : Legal Standing, Pihak Lain, PPN PMSE, Upaya Hukum, Layanan Digital
