Who Tells What for Whose Interest: The Dynamics of News Production on Policy Narratives of Job Creation Bill

Farrel Ahmad Syakur, Yuli Isnadi, S.I.P., MPA., PhD.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Studi mengenai Narrative Policy Framework (NPF) dalam penelitian media dan kebijakan publik masih terbatas pada analisis framing dan peran media, dengan sedikit perhatian yang diberikan pada peran dinamika kekuasaan dalam konstruksi narasi kebijakan. Keterbatasan ini meninggalkan celah penelitian yang penting, terutama dalam konteks hubungan antara media massa dan kebijakan publik di Indonesia yang secara historis tidak dapat dipisahkan dari konfigurasi kekuasaan. Dengan mengangkat studi kasus narasi kebijakan RUU Cipta Kerja, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perbedaan jenis kepemilikan media terkait dengan variasi pola komponen narasi kebijakan dalam liputan RUU Cipta Kerja, serta untuk menjelaskan dinamika ekonomi politik yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif berdasarkan teori Narrative Policy Framework (NPF) dan tipologi kepemilikan media. Data dikumpulkan melalui analisis konten artikel berita dari tujuh media nasional yang mewakili empat jenis kepemilikan media (stock market-traded, privately-held, civil society, and public media) serta wawancara mendalam dengan tim redaksi masing-masing media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kepemilikan media secara signifikan memengaruhi strategi naratif, pesan moral, dan penggambaran aktor dalam liputan mengenai RUU Cipta Kerja. Media yang memiliki afiliasi politik dan dimiliki oleh negara cenderung menggunakan strategi containment serta membangun narasi yang mendukung kebijakan, sementara media independen lebih dominan dalam menggunakan strategi expansion dengan narasi kritis dan anti-kebijakan. Dinamika ini ditandai oleh konfigurasi kekuasaan yang mencakup orientasi pelayanan publik, instrumentalisme politik, dan instrumentalisme ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa konstruksi narasi kebijakan oleh media mencerminkan relasi kekuasaan yang kompleks, sekaligus memperluas pengembangan teori NPF melalui integrasi dengan perspektif ekonomi politik kepemilikan media, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang yang ditandai oleh patronase politik yang kuat.

Studies of the Narrative Policy Framework (NPF) in media and public policy research are still limited to framing analysis and the role of the media, with little attention paid to the role of power dynamics in the construction of policy narratives. This limitation leaves an important research gap, particularly in the context of the relationship between the mass media and public policy in Indonesia which historically has been inseparable from the configuration of power. By raising a case study of the policy narrative of the Job Creation Bill, this study aims to analyze how differences in media ownership types are associated with variations in the patterns of policy narrative components in the coverage of the Job Creation Bill, as well as to explain the underlying political economy dynamics. This study uses a qualitative approach with a comparative study design based on the Narrative Policy Framework (NPF) theory and the typology of media ownership. Data were collected through content analysis of news articles from seven national media outlets representing four types of media ownership (stock market-traded, privately-held, civil society, and public media) as well as in-depth interviews with the editorial teams of each media outlet. The results of the study show that differences in media ownership significantly shape narrative strategies, moral of the story, and characterization of actors in the coverage of the Job Creation Bill. Media with political affiliations and state ownership tend to use containment strategies and construct pro-policy narratives, while independent media are more dominant in using expansion strategies with critical and anti-policy narratives. These dynamics are characterized by power configurations that include public service orientation, political instrumentalism, and economic instrumentalism. These findings confirm that the construction of policy narratives by the media reflects complex power relations, while also expanding the development of NPF theory through the integration with the political economy of media ownership perspectives, particularly in the context of developing countries characterized by strong political patronage.

Kata Kunci : Narrative Policy Framework, Media Narratives, Media Ownership, Mass Media, Job Creation Bill