Indonesia’s Cybersecurity Strategy in Addressing the BPJS Kesehatan Data Breach through the Lens of the National Security Concept

Rahmatika Khoirunnisa', Arindha Nityasari, MCyberSecAnalysis

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Perkembangan digitalisasi sektor publik telah meningkatkan efisiensi layanan negara, tetapi pada saat yang sama telah menimbulkan kerentanan baru berupa ancaman keamanan siber. Pelanggaran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 merupakan salah satu insiden paling signifikan di Indonesia karena mengekspos data pribadi ratusan juta warga negara. Insiden ini tidak hanya menyebabkan kerugian individu tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik, stabilitas sosial, dan kedaulatan digital negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia merumuskan dan menerapkan strategi keamanan siber dalam menanggapi pelanggaran data BPJS Kesehatan, dan untuk menilai keselarasan strategi tersebut dengan prinsip-prinsip Konsep Keamanan Nasional. Penelitian ini menggunakan kerangka Konsep Keamanan Nasional yang diusulkan oleh Barry Buzan, yang memandang keamanan sebagai konsep multidimensi dan multilevel yang mencakup keamanan individu, negara, dan sistem internasional. Dalam kerangka ini, pelanggaran data BPJS Kesehatan dipahami sebagai ancaman non-konvensional yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga memengaruhi legitimasi negara dan posisi Indonesia dalam tata kelola siber global. Konsep pertahanan siber digunakan untuk menjelaskan respons operasional negara terhadap ancaman yang diamankan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur dengan aktor-aktor kunci di bidang keamanan siber nasional, khususnya dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta Badan Siber dan Enkripsi Nasional, dan didukung oleh analisis dokumen kebijakan, peraturan, dan literatur akademis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah memperkuat regulasi, institusi, dan koordinasi lintas institusi. Namun, implementasinya masih reaktif dan menghadapi kendala struktural, seperti tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas teknis, dan budaya keamanan digital yang lemah. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan keamanan siber yang lebih holistik dan terintegrasi untuk memperkuat keamanan nasional dan kedaulatan digital Indonesia.

The development of public sector digitalization has increased the efficiency of state services, but at the same time has introduced new vulnerabilities in the form of cyber security threats.  The BPJS Kesehatan data breach in 2021 was one of the most significant incidents in Indonesia because it exposed the personal data of hundreds of millions of citizens.  This incident not only caused individual losses but also impacted public trust, social stability, and the country's digital sovereignty.  This research aims to analyze how the Indonesian government formulates and implements cybersecurity strategies in response to the BPJS Kesehatan data breach, and to assess their alignment with the principles of the National Security Concept. This research utilizes the National Security Concept framework proposed by Barry Buzan, which views security as a multidimensional and multilevel concept encompassing individual, state, and international system security.  Within this framework, the BPJS Kesehatan data breach is understood as a non-conventional threat that is not only technical but also affects the legitimacy of the state and Indonesia's position in global cyber governance. The concept of cyber defense is used to explain the state's operational response to the securitized threat. The method used is qualitative with a case study approach.  Data was collected through semi structured interviews with key actors in the field of national cybersecurity, specifically from the Ministry of Communication and Digital and the National Cyber and Encryption Agency, and was supported by analysis of policy documents, regulations, and academic literature.  The research results show that the government has strengthened regulations, institutions, and cross-institutional coordination.  However, its implementation is still reactive and faces structural constraints, such as overlapping authorities, limited technical capacity, and a weak digital security culture.  This finding confirms the need for a more holistic and integrated cybersecurity approach to strengthen Indonesia's national security and digital sovereignty.

Kata Kunci : BPJS Kesehatan, Cyber Security, Data Breach, National Security Concept