Perhitungan Biaya Riil Perkara Perdata Menggunakan Metode Activity-Based Costing (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2024)

Nayla Istisyhad Kamaludin, Prof. Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.,

2026 | Skripsi | AKUNTANSI

Implementasi Asas Biaya Ringan dalam peradilan perdata menuntut transparansi biaya yang menjamin akses keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan tarif resmi panjar biaya perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan biaya riil berbasis metode Activity-Based Costing (ABC) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menilai apakah asas biaya ringan tercermin dalam proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan memetakan proses administrasi perkara menjadi lima aktivitas utama (A1-A5) untuk kategori perkara Gugatan dan Permohonan.

Hasil penelitian menunjukkan biaya riil rata-rata berbasis ABC ditemukan lebih tinggi dari tarif SIPP, dengan selisih rata-rata sebesar 32% untuk perkara Gugatan dan 28,86% untuk perkara Permohonan. Selisih tersebut merupakan wujud subsidi negara dalam menunjang operasional peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Asas Biaya Ringan telah terimplementasi dengan baik melalui dukungan anggaran negara untuk menutupi gap biaya riil aktivitas peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

The implementation of the Small-Fee Principle in civil litigation demands cost transparency to ensure access to justice. This research aims to analyze the comparison between official court fee tariffs on the Case Tracking Information System (SIPP) and the real costs based on the Activity-Based Costing (ABC) method at the Central Jakarta District Court, to assess whether the small-fee principle is reflected in the judicial process.

This research employs a case study approach. Data were collected through interviews and documentary studies. The analysis was conducted by mapping the case administration process into five main activities (A1-A5) for both Lawsuits and Petitions.

The results indicate that the average real costs based on ABC were found to be higher than the SIPP tariffs, with an average difference of 32% for Lawsuits and 28.86% for Petitions. This difference represents the manifestation of state subsidies in supporting judicial operations. The research concludes that the Small-Fee Principle has been effectively implemented through state budget support to cover the gap between the real costs of judicial activities at the Central Jakarta District Court.

Kata Kunci : Activity-Based Costing, Biaya Perkara, Asas Biaya Ringan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.