European Democracy Action Plan (EDAP): How to Democratically Securitize Disinformation as a Hybrid Threat

Patrick Soritan, Drs. Muhadi Sugiono, M.A.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Disinformasi menghadirkan paradoks mendasar bagi rezim demokratis: respons sekuritisasi konvensional cenderung mengabaikan keterbukaan yang justru menjadi landasan demokrasi. Skripsi ini mengkaji bagaimana Uni Eropa mengatasi ketegangan ini melalui Rencana Aksi Demokrasi Eropa (EDAP), dengan menggunakan metode case-centric process tracing untuk mengurai logika kausal di balik strateginya.

Dengan mengacu pada teori sekuritisasi sebagai speech act dan sociological practice, tesis ini berpendapat bahwa UE mencapai “sekuritisasi demokratis” dengan memerintah secara tidak langsung melalui dua mekanisme yang saling memperkuat. Yang pertama menanamkan praktik-praktik demokrasi deliberatif — konsultasi publik, keterlibatan masyarakat sipil, dan partisipasi akademis — ke dalam siklus kebijakan EDAP untuk menghasilkan legitimasi bagi tindakan-tindakan sekuritisasi. Yang kedua mendesentralisasikan wewenang regulasi melalui instrumen tata kelola pasar, khususnya Digital Service Act dan European Media Freedom Act, dengan mengarahkan pertanggungjawaban kepada platform dan perusahaan media daripada memonopolisasi kebenaran.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa sekuritisasi dan tata kelola demokratis tidak secara inheren saling bertentangan selama demokrasi tetap menjadi objek acuan dan logika keamanan disalurkan melalui proses kebijakan yang transparan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Disinformation presents democratic regimes with a fundamental paradox: conventional securitization responses tend to undermine the very openness democracy depends on. This thesis examines how the European Union navigates this tension through the European Democracy Action Plan (EDAP), employing case-centric process tracing to unpack the causal logic behind its strategy.

Drawing on securitization theory as both discursive speech act and sociological practice, the thesis argues that the EU achieves "democratic securitization" by governing indirectly through two reinforcing mechanisms. The first embeds deliberative democratic practices — public consultations, civil society engagement, and academic participation — into EDAP's policy cycle to generate legitimacy for securitizing acts. The second decentralizes regulatory authority through market governance instruments, particularly the Digital Services Act and European Media Freedom Act, directing accountability toward platforms and media enterprises rather than monopolizing the truth.

The thesis concludes that securitization and democratic governance are not inherently incompatible as long as democracy remains the referent object and security logic is channeled through transparent, multi-stakeholder policy processes.

Kata Kunci : demokrasi, sekuritisasi, tata kelola platform, tata kelola media, disinformasi, ancaman hibrida, Uni Eropa