Harmonizing Indonesian Arbitration Law with Article V(1)(e) of the New York Convention: A Critical Examination of the Definition of International Arbitral Awards and Its Implications on the Enforcement Regime through Model Law and Singapore

Stephanie Novena Eva Prasetyo, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Karena Undang-Undang Arbitrase Indonesia mengadopsi pendekatan teritorial sempit dalam mengklasifikasikan putusan arbitrase, hal tersebut memengaruhi rezim pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perbedaan antara Undang-Undang Arbitrase Indonesia dan New York Convention (NYC) terkait definisi putusan arbitrase internasional serta implikasinya terhadap rezim pengakuan dan pelaksanaan, dengan fokus khusus pada Pasal V(1)(e) NYC. Penelitian ini juga menganalisis bagaimana perbedaan tersebut tercermin dalam putusan pengadilan Indonesia serta mengidentifikasi usulan perubahan untuk mengharmonisasikan Undang-Undang Arbitrase Indonesia dengan Model Law dan kerangka arbitrase Singapura.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan komparatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur. Pendekatan komparatif juga dilakukan dengan merujuk pada Model Law dan kerangka arbitrase Singapura untuk menilai sejauh mana Undang-Undang Arbitrase Indonesia selaras dengan kerangka pro-enforcement yang diatur dalam NYC.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan teritorial sempit tidak mampu mengakomodasi kriteria fungsional dalam NYC, yaitu hukum prosedural arbitrase yang dipilih para pihak, sebagaimana tercermin dalam perkara Karaha Bodas dan putusan-putusan selanjutnya. Perbedaan ini berdampak pada rezim pengakuan dan pelaksanaan, khususnya dalam membatasi penerapan Pasal V(1)(e) NYC. Oleh karena itu, dalam rangka menyelaraskan Undang-Undang Arbitrase Indonesia dengan NYC, diperlukan reformasi terhadap ruang lingkup definisi putusan arbitrase internasional, pengaturan kembali mekanisme pengakuan, pelaksanaan, dan pembatalan, serta penguatan kejelasan yudisial untuk meningkatkan kepastian hukum dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap arbitrase.

As Indonesian Arbitration Law adopts a predominantly narrow territorial interpretation in classifying arbitral awards, this subsequently affects the recognition and enforcement regime. This research aims to critically examine the discrepancies between Indonesian Arbitration Law and the New York Convention (NYC) regarding the definition of international arbitral awards and their implications on the recognition and enforcement regime, with particular reference to Article V(1)(e) of the NYC. It further analyzes how such discrepancies are reflected in Indonesian court decisions and identifies proposed reforms to harmonize Indonesian Arbitration Law with Model Law and Singapore arbitration framework.

This research employs normative-juridical and comparative methods by analyzing statutory provisions, court decisions, and scholarly writings. A comparative approach is also drawn upon Model Law and Singapore arbitration framework, to assess the extent to which Indonesian Arbitration Law aligns with the NYC's pro-enforcement framework.

The research ultimately finds that narrow territorial interpretation fails to accommodate functional criterion under the NYC, namely the parties' chosen procedural law, as reflected in cases such as Karaha Bodas and subsequent decisions. This gap affects the recognition and enforcement regime, particularly in limiting the application of Article V(1)(e) of the NYC. Accordingly, harmonization requires reforming the definitional scope of international arbitral awards, restructuring recognition, enforcement, and set-aside mechanisms, and strengthening judicial clarity to enhance legal certainty and reinforce Indonesia's position as an arbitration-friendly jurisdiction.

Kata Kunci : International arbitration, New York Convention, Indonesian Arbitration Law, recognition and enforcement