ASSESSING THE PROCEDURAL CHALLENGES IN RESTORATIVE JUSTICE MECHANISMS FOR NARCOTICS ABUSE CASES IN INDONESIA UNDER THE CRIMINAL PROCEDURAL CODE

Narandra Adhika Rizaldi, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Pengadopsian keadilan restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di Indonesia memperkenalkan suatu mekanisme yang dapat diterapkan pada perkara penyalahgunaan narkotika, namun menimbulkan kekhawatiran prosedural yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka yang ada saat ini mengandung kekosongan pengaturan, sifat penerapan yang tidak wajib, ketiadaan mekanisme asesmen independen, serta keterbatasan pengawasan yudisial pada tahap awal, yang secara keseluruhan berisiko melemahkan due process of law dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, desain umum keadilan restoratif dalam KUHAP belum sepenuhnya sejalan dengan karakteristik khusus penyalahgunaan narkotika sebagai tindak pidana tanpa korban yang berorientasi pada aspek kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan reformulasi melalui harmonisasi dengan Undang-Undang Narkotika, penetapan kriteria kelayakan yang jelas, kewajiban mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif, serta penguatan jaminan prosedural guna memastikan terpenuhinya due process of law.

The incorporation of restorative justice into Indonesia’s new Criminal Procedure Code (KUHAP) introduces a mechanism applicable to narcotics abuse cases, yet raises significant procedural concerns. This research employs normative legal methods using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the current framework suffers from regulatory gaps, the non-mandatory nature of its application, the absence of independent assessment, and limited judicial scrutiny at early stages, all of which risk undermining due process and creating legal uncertainty. Furthermore, the general design of restorative justice under KUHAP is not fully compatible with the unique characteristics of narcotics abuse as a victimless and health-oriented offense. Accordingly, this research proposes a reformulation through harmonization with the Narcotics Law, the establishment of clear eligibility criteria, mandatory consideration of restorative justice, and strengthened procedural safeguards to ensure due process. 

Kata Kunci : Restorative Justice, Narcotics Abuse, Criminal Procedure, Due Process of Law