Tinjauan Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas Pelibatan Kejaksaan Negeri Yogyakarta oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam Upaya Penyelesaian Penagihan Tunggakan Pajak Kota Yogyakarta

Aditya Kurniawan Wardana, Tax Collection, Principle of Legal Certainty, Principle of Proportionality.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui latar belakang dan  pelaksanaan pelibatan Kejaksaan Negeri Yogyakarta oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam upaya penyelesaian penagihan tunggakan pajak Kota Yogyakarta. Kemudian, menganalisis pelaksanaan pelibatan tersebut berdasarkan asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas, serta memberikan upaya yang dapat dilakukan oleh BPKAD Kota Yogyakarta dalam optimalisasi penagihan tunggakan pajak yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini bersifat deskriptif yang memaparkan hasil penelitian yang diperoleh. Data penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen (document research). Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama tersebut dilatarbelakangi oleh upaya BPKAD Kota Yogyakarta untuk meningkatkan optimalisasi upaya penyelesaian penagihan tunggakan pajak Kota Yogyakarta karena ketidakpatuhan dan resistensi Wajib Pajak. Berdasarkan peninjauan asas kepastian hukum, kerja sama tersebut didasarkan pada Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta memanfaatkan kewenangan Kejaksaan dalam ruang lingkup perdata dan tata usaha negara. Selain itu, peninjauan asas proporsionalitas menunjukkan bahwa pelibatan Kejaksaan oleh BPKAD Kota Yogyakarta dinilai proporsional sebagai cara untuk mewujudkan tujuan optimalisasi penagihan tunggakan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Untuk meningkatkan optimalisasi upaya penyelesaian tunggakan pajak yang lebih mandiri dan berkelanjutan, BPKAD Kota Yogyakarta dapat mengimplementasikan upaya pemasangan alat monitoring seperti CCTV dan Tapping Box serta digitalisasi proses tahapan penagihan pajak.

This study aims to examine and identify the background and implementation of the involvement of the Public Prosecutor’s Office of Yogyakarta (Kejaksaan Negeri Yogyakarta) by the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Yogyakarta City in efforts to resolve outstanding local tax arrears. Furthermore, this study analyzes such involvement based on the principles of legal certainty and proportionality, and proposes measures that can be undertaken by BPKAD of Yogyakarta City to optimize a more independent and sustainable tax arrears collection system. 

This research employs a normative–empirical method with both a statutory approach and a conceptual approach. The study is descriptive in nature, presenting and explaining the research findings obtained. The data used in this research consist of primary data, collected through interviews, and secondary data, obtained through library research and document analysis. The collected data were subsequently analyzed using a qualitative method.

The research findings indicate that the cooperation was motivated by BPKAD of Yogyakarta City’s efforts to enhance the optimization of tax arrears collection, particularly in response to taxpayer non-compliance and resistance. From the perspective of the principle of legal certainty, the cooperation is based on a Memorandum of Understanding between the Government of Yogyakarta City and the Public Prosecutor’s Office of Yogyakarta, utilizing the prosecutorial authority within the scope of civil and administrative law. Moreover, the analysis based on the principle of proportionality demonstrates that the involvement of the Public Prosecutor’s Office is considered proportionate in achieving the objective of optimizing tax arrears collection and improving taxpayer compliance. To further enhance independent and sustainable tax collection efforts, BPKAD of Yogyakarta City may implement monitoring measures such as the installation of surveillance systems (e.g., CCTV and tapping boxes) and the digitalization of tax collection procedures.

Kata Kunci : Penagihan Pajak, Asas Kepastian Hukum, Asas Proporsionalitas.