Normalisasi Krisis: Bagaimana Pengemasan Media terhadap “Acara Tahunan” Menunda Upaya Mitigasi Jangka Panjang Banjir Rob di Kota Semarang

Anindya Rizky Ramadhani, Dr. Erda Rindrasih, S.Si., M.U.R.P

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini mengkaji terkait bagaimana framing media massa terhadap banjir rob di Kota Semarang memengaruhi respons kebijakan mitigasi bencana Pemerintah Kota Semarang. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis framing terhadap 1.008 artikel media massa dan press release pemerintah pada periode 2021-2025, serta wawancara mendalam dengan BPBD dan Bappeda Kota Semarang, penelitian ini menemukan bahwa media secara sistematis gagal membingkai banjir rob sebagai krisis struktural yang mendesak. Dominasi eufemisme “genangan” menghasilkan pola spike-and-drop yang menghilangkan urgensi kebijakan mitigasi jangka panjang. Distorsi framing ini kemudian mendorong Pemkot Semarang terjebak pada fase response yang berorientasi pada solusi gray infrastructure yang reaktif, alih-alih mitigasi struktural ekologi. Dengan menggunakan pisau analisis Multiple Stream Framework, Media Framing, dan Disaster Life Cycle, penelitian ini mengusulkan konsep counter-problem broker sebagai ekstensi dari MSF, di mana pemerintah secara aktif memblokir problem stream melalui kontrol terminologi yang digunakan dan strategi counter-framing. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan MSF pada konteks pemerintahan hierarkis dan memperkaya literatur kebencanaan Indonesia.

This research examines how the mass media’s framing of tidal flooding in Semarang City influences the Semarang City Government’s disaster mitigation policy responses. Using a qualitative approach with framing analysis of 1,008 mass media articles and government press releases from 2021 to 2025, as well as in-depth interviews with the Semarang City Disaster Management Agency (BPBD) and the Regional Development Planning Agency (Bappeda), this study found that the media systematically failed to frame tidal flooding as an urgent structural crisis. The dominance of the euphemism “waterlogging” produced a spike-and-drop pattern that obscured the urgency of long-term mitigation policies. This framing distortion subsequently led the Semarang City Government to become trapped in a response phase focused on reactive gray infrastructure solutions, rather than ecological structural mitigation. Using the analytical tools of the Multiple Streams Framework (MSF), Media Framing, and the Disaster Life Cycle, this study proposes the concept of the “counter-problem broker” as an extension of the MSF, wherein the government actively blocks problem streams through control of the terminology used and counter-framing strategies. These findings contribute to the development of the MSF within the context of hierarchical governance and enrich the Indonesian disaster literature.

Kata Kunci : banjir rob, media framing, Multiple Streams Framework, counter-problem broker, kebijakan mitigasi bencana, normalisasi krisis