Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Profesi Konsultan Pajak atas Tindak Pidana Perpajakan Klien

Adelia Herkusuma, Prof. Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv, LL.M., LL.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah perlindungan hukum bagi profesi konsultan pajak berdasarkan asas itikad baik diperlukan, serta bagaimana asas itikad baik dapat memberikan perlindungan hukum bagi profesi konsultan pajak atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh klien. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris melalui wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan konsultan pajak, pengurus asosiasi konsultan pajak, serta hakim pengadilan negeri, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi profesi konsultan pajak berdasarkan asas itikad baik diperlukan. Asas itikad baik memberikan perlindungan melalui fungsinya sebagai parameter pertanggungjawaban yang terukur. Secara normatif, perlindungan ini dapat diwujudkan melalui dua jalur: penambahan klausul dalam Pasal 43 UU KUP, atau pengesahan RUU Konsultan Pajak.

This legal research aims to examine and analyze wether legal protection for the tax consultant profession based on the principle of good faith is necessary, and how the principle of good faith can provide legal protection for the tax consultants against tax crimes committed by their clients. This legal research uses a normative legal research method supported by empirical data obtained through interviews. Primary data were collected through interviews with tax consultants, tax consultants association, and district court judges, while the secondary data were obtained from legislation, court decisions, and relevant legal literature. The results of this research indicate that a legal protection for tax consultant profession based on the principle of good faith is necessary. The principle of good faith provides protection through its function as a measurable parameter of criminal liability. Normatively, this protection can be realized through two pathways: an addition of an exclusion clause in Article 43 of the General Tax Provisions Law, or the enactment of a Tax Consultant Law.

Kata Kunci : Asas Itikad Baik, Perlindungan Hukum, Konsultan Pajak, Tindak Pidana Perpajakan, Penyertaan