ANALISIS PELINDUNGAN NASABAH DALAM KEBIJAKAN HENTI SEMENTARA TRANSAKSI REKENING DORMANT (Studi Kasus Nasabah A di Bank BRI)

Kharisma Putri Maharani Hasibuan, Dr. R.A. Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum dan karakteristik hubungan hukum yang terbentuk antara nasabah, bank, dan PPATK dalam pelaksanaan kebijakan henti sementara transaksi rekening dormant yang dibuat oleh PPATK. Selain itu, Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen jasa perbankan berdasarkan studi kasus Nasabah A di Bank BRI yang mengalami henti sementara transaksi rekening dormant.

Penulisan Hukum ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan penyajian serta penyampaian penelitian hukum ini akan disajikan secara analitis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, hubungan hukum antara nasabah, bank, dan PPATK mengalami pergeseran signifikan setelah diberlakukannya kebijakan henti sementara transaksi rekening dormant. Pergeseran tersebut ditandai dengan terbatasinya hubungan kontraktual nasabah-bank, pendekatan bank-PPATK yang berubah menjadi pemblokiran bersifat massal tanpa analisis risiko individual, serta bertambahnya beban prosedural dalam hubungan fungsional nasabah-PPATK terkait mekanisme keberatan. Akibatnya, hak tarik nasabah atas dananya menjadi terbatasi oleh intervensi kewenangan publik PPATK, sehingga terjadi ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak dan menimbulkan kerugian bagi nasabah. Kedua, Nasabah A sebagai pemegang rekening dormant yang mengalami penghentian sementara transaksi belum mendapatkan pelindungan hukum yang cukup, baik secara internal melalui perjanjian maupun eksternal melalui peraturan perundang-undangan. Hadirnya POJK 24/2025 diharapkan dapat memperkuat pelindungan hukum bagi pemegang rekening dormant.

This legal research aims to identify and analyze the legal relationship and its characteristics formed among the customer, the bank, and PPATK in the implementation of the temporary transaction suspension policy for dormant accounts established by PPATK. Furthermore, this legal research aims to identify and analyze the form of legal protection for customers as consumers of banking services, based on the case study of Customer A at Bank BRI, who experienced a temporary transaction suspension on a dormant account.

This legal research constitutes normative research utilizing secondary data obtained through literature review, supplemented by interviews with relevant sources. The data obtained from this research was analyzed qualitatively, and the presentation of this legal research is delivered in a descriptive analytical manner. 

From the results of this research, the following conclusions can be drawn: First, the legal relationship among customer, the bank, and PPATK has undergone a significant shift following the implementation of the temporary suspension policy on dormant account transactions. This shift is characterized by the limitation of the contractual relationship between the customer and the bank, the transformation of the bank-PPATK approach into mass blocking without individual risk analysis, and the increase in procedural burdens within the functional relationship between the customer and PPATK regarding the objection mechanism. Consequently, the customer's right to withdraw funds is restricted by the intervention of PPATK's public authority, resulting in an imbalance of rights and obligations among the parties and causing losses for the customer. Second, Customer A, as the holder of a dormant account subjected to the temporary transaction suspension, has not received adequate legal protection, either internally through the agreement or externally through laws and regulations. The issuance of POJK 24/2025 is expected to strengthen the legal protection for dormant account holders.

Kata Kunci : Pelindungan Nasabah, Henti Sementara Transaksi, Rekening Dormant.