Hubungan Kualitas Pembangunan Manusia dan Foreign Direct Investment Terhadap Faktor Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Pasca Penerapan Kebijakan Hilirisasi Nikel

Gugun Anugrah Hutagalung, Andi Rahadian Wijaya, Ir., S.T., M.Sc., Ph.D.,IPM.,ASEAN.Eng.

2026 | Skripsi | TEKNIK INDUSTRI

Kebijakan hilirisisasi nikel yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menarik arus investasi asing melalui pembangunan smelter. Penelitian ini bertujuan unutk menganilisis hubungan foreign direct investment dan kualitas pembangunan manusia terhadap faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan pasca penerapan kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia. Melalui metode regresi data panel, penelitian ini membahas pada dua aspek utama. Aspek sosial ekonomi menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel dependen dengan pertumbuhan ekonomi, Foreign Direct Investment (FDI), dan tingkat kemiskinan daerah sebagai variabel independen. Sedangkan pada aspek lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan sebagai variabel dependen dengan luas deforestasi, FDI, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPM dan IKLH. Model IPM memiliki daya jelaskan yang kuat dengan nilai koefisien determinasi sebesar 93.4%, di mana secara parsial tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan FDI dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Pada faktor lingkungan, nilai koefisien determinasi sebesar 87.8% menunjukkan bahwa variasi IKLH sebagian besar dapat dijelaskan oleh variabel dalam model. Secara parsial, deforestasi berpengaruh negatif dan signfikan terhadap IKLH, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan, sementara FDI tidak berpengaruh signifikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi pasca hilirisasi nikel belum secara otomatis meningkatkan kualitas pembangunan manusia dan lingkungan tanpa dukungan kebijakan pemerataan dan pengawasan serta tata kelola lingkungan yang ketat dan selektif. Oleh sebab itu, keberhasilan hilirisasi tidak dapat diukur hanya melalui indikator investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tanpa pengawasan lingkungan yang ketat serta tata kelola yang baik, hilirisasi berisiko menghasilkan pertumbuhan yang tidak inklusif dan tekanan ekologis bagi masyarakat daerah.

Indonesia’s nickel downstreaming policy aims to increase the value added of mineral resources, stimulate economic growth, and attract foreign investment through the development of smelters. This study seeks to analyze the relationship between foreign direct investment and human development quality in relation to economic, social, and environmental factors following the implementation of Indonesia’s nickel downstreaming policy. Using a panel data regression approach, the study examines two main dimensions. The socio-economic dimension employs the Human Development Index (HDI) as the dependent variable, with economic growth, foreign direct investment, and regional poverty rates as independent variables. Meanwhile, the environmental dimension uses the Environmental Quality Index (EQI) as the dependent variable, with deforestation area, foreign direct investment, and economic growth as independent variables.

The results indicate that all independent variables jointly have a significant effect on both HDI and EQI. The HDI model demonstrates strong explanatory power, with a coefficient of determination of 93.4%. Partially, poverty has a negative and significant effect on HDI, while foreign direct investment and economic growth are not statistically significant. In the environmental dimension, a coefficient of determination of 87.8% suggests that most of the variation in EQI is explained by the variables included in the model. Partially, deforestation has a negative and significant effect on EQI, economic growth has a positive and significant effect, whereas foreign direct investment is not significant.

These findings indicate that increased investment and economic growth following nickel downstreaming have not automatically improved human development and environmental quality without supportive redistribution policies, as well as strict and selective environmental governance and oversight. Therefore, the success of downstreaming cannot be measured solely through investment and economic growth indicators. Without strong environmental regulation and effective governance, downsteraming risks generating non-inclusive and ecological pressure on local communities.

Kata Kunci : hilirisasi nikel, foreign direct investment, IPM, IKLH, regresi data panel.