Kedudukan dan Implikasi Yuridis Perjanjian Lisan dalam Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah ditinjau dari Hukum Perjanjian

Rafi Manggala Putra, Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan atau eksistensi dari perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diadakan secara lisan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi atau akibat hukum dari perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diadakan secara lisan serta pelindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, khususnya pelindungan hukum bagi penyedia yang telah melaksanakan prestasi sesuai perjanjian lisan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang didukung dengan wawancara. Adapun bahan penelitian ini meliputi data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah yang diadakan secara lisan dianggap tidak lahir karena perjanjian pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan jenis perjanjian formil yang harus dibuat dalam bentuk tertentu yaitu tertulis sesuai amanat Perpres No. 16 Tahun 2018. Hal ini berimplikasi pada hubungan hukum para pihak yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi, terdapat inkonsistensi kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah sehingga penyedia tidak sepenuhnya terlindungi secara hukum.

This study aims to identify and analyze the legal position or existence of government procurement contracts concluded verbally. In addition, this research also seeks to examine the legal implications or consequences of such oral government procurement contracts, as well as the legal protection afforded to the parties involved, particularly the protection for providers who have performed their obligations in accordance with the verbal agreement. This research is descriptive in nature and employs a normative juridical approach, supported by interviews. The research materials consist of secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. Supporting data were also collected through interviews with relevant informants. The data obtained were then analyzed using a qualitative method. The results of the study indicate that verbal government procurement contracts are considered not to have legally come into existence, as such contracts constitute formal agreements that must be made in a specific form, namely in writing, in accordance with Presidential Regulation Number 16 of 2018. This condition has implications for the legal relationship between the parties, which is instead based on unlawful acts pursuant to Article 1365 of the Indonesian Civil Code. However, there is an inconsistency in absolute competence in resolving disputes concerning unlawful acts committed by the government, resulting in providers not being fully protected under the law.

Kata Kunci : Perjanjian, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelindungan Hukum, Implikasi Yuridis, Perbuatan Melawan Hukum