Analisis Legalisme Otokratis Dalam Perubahan Pemanfaatan Ruang dan Kawasan pada Kebijakan Hilirisasi Pertambangan dan Implikasinya Terhadap Demokrasi Lingkungan

Muhammad Dandi Tsalasto, Andika Putra, S.H., M.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Sektor pertambangan merupakan sektor strategis dan vital bagi perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap penerimaan negara terutama melalui hilirisasi. Namun, percepatan kebijakan hilirisasi juga menimbulkan persoalan normatif dan demokratis yang memerlukan kajian kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk praktik legalisme otokratis dalam perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada kebijakan hilirisasi pertambangan di Indonesia, serta mengkaji implikasinya terhadap demokrasi lingkungan, khususnya pada aspek partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalisme otokratis termanifestasi melalui dua bentuk, yaitu pembalikan logika penataan ruang dan akselerasi legislasi dalam pembentukan UU Minerba. Pembalikan logika penataan ruang menjadikan penetapan wilayah pertambangan dan proyek hilirisasi mendahului perubahan rencana tata ruang sehingga fungsi tata ruang sebagai instrumen pengendali melemah. Sementara itu, akselerasi legislasi melalui mekanisme kumulatif terbuka dan pembahasan yang sangat singkat menunjukkan penyimpangan dari asas keterbukaan dan partisipasi publik. Implikasinya terhadap demokrasi lingkungan menunjukkan pelemahan sistemik pada tiga pilar Aarhus Convention, yaitu akses informasi, partisipasi publik, dan akses keadilan. Praktik legalisme otokratis membatasi keterbukaan informasi, mereduksi partisipasi menjadi formalitas, serta melemahkan efektivitas mekanisme akses keadilan, sehingga keterlibatan masyarakat secara bermakna dan kontrol publik terhadap kebijakan lingkungan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hilirisasi memiliki urgensi ekonomi nasional, praktik legalisme otokratis dalam pembentukannya berimplikasi pada pelemahan demokrasi lingkungan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat, sehingga diperlukan penguatan prosedur legislasi dan mekanisme partisipasi publik yang bermakna.

The mining sector is a strategic and vital component of the national economy, contributing significantly to state revenue, particularly through downstreaming policies. However, the acceleration of downstreaming policies has also generated normative and democratic concerns that require critical examination. This study aims to analyze the forms of autocratic legalism manifested in changes to spatial utilization and zoning within Indonesia’s mining downstreaming policy, as well as to assess their implications for environmental democracy, particularly in relation to public participation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that autocratic legalism manifests in two principal forms: the reversal of spatial planning logic and legislative acceleration in the enactment of the Mining Law (UU Minerba). The reversal of spatial planning logic allows the designation of mining areas and downstreaming projects to precede amendments to spatial plans, thereby weakening the function of spatial planning as a regulatory instrument. Meanwhile, legislative acceleration through the cumulative open-list mechanism and an extremely brief deliberation process reflects deviations from the principles of transparency and public participation. Its implications for environmental democracy indicate a systemic weakening across the three pillars of the Aarhus Convention—access to information, public participation, and access to justice. The practice of autocratic legalism restricts transparency, reduces participation to mere formality, and undermines the effectiveness of access to justice, thereby limiting meaningful public engagement and public control over environmental policy. This study concludes that although downstreaming carries national economic urgency, the practice of autocratic legalism in its formulation has weakened environmental democracy and the protection of constitutional rights. Therefore, strengthening legislative procedures and ensuring meaningful public participation are necessary to uphold democratic governance in natural resource management. 

Kata Kunci : Kata kunci: legalisme otokratis, hilirisasi pertambangan, penataan ruang, demokrasi lingkungan, partisipasi publik.