Konflik politik dalam kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Mimika :: Studi kasus pemekaran wilayah Papua Tengah

WARIKAR, Lechana, Prof.Dr. Ichlasul Amal, MA

2005 | Tesis | S2 Ketahanan Nasional (Magister Perdamaian dan Res

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor pendukung terjadinya konflik politik sebagai akibat dari implementasi kebijakan pemekaran wilayah di kabupaten Mimika. Pelaksanaan desentralisasi memungkinkan daerah-daerah otonom memiliki kesempatan untuk mengurus rumah tangganya sendiri namun dalam implementasinya dilapangan menimbulkan konflik politik yang melibatkan para elite politik di daerah. Lemahnya peran lembaga sosialisasi,birokrasi yang belum siap dan persaingan antara para elite lokal di daerah menjadi faktor pendukung termanifesnya konflik politik di Mimika. Subyek penelitian adalah kelompok pro dan kontra pemekaran wilayah Papua Tengah dengan representatif pemerintah dan masyarakat dengan metode observasi dan wawancara sertas menggunakan alat analisis studi kasus untuk mengetahui persepsi mereka terhadap implementasi kebijakan pemekaran wilayah di Mimika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berjalannya peran lembaga sosialisasi berakibat pada perbedaan persepsi dalam merespon kebijakan pemerintah, dan belum siapnya perangkat birokrasi dalam menghadapi perubahan format relasi kekuasaan yang dimungkinkan oleh asas desentralisasi dalam hal pelimpahan wewenang kepada daerah memberi peluang pada arus kompetitif dikalangan elit politik yang masing-masing lebih mengedepankan parameter primordialismenya demi mencapai tujuan yang diinginkan.

This research endeavored to analyze the supporting factors of the political conflict incidence due to the implementation of the policy for establishing region in the Mimika Regency. The implementation of decentralization should enable the autonomous regions to manage themselves. In fact, however, it caused political conflict involving the local political elites. The incompetent role of the socializing institution, unprepared bureaucracy, and competition among local elites became the supporting factors for political conflict manifestation in Mimika. Subjects of the research were the pro and contra groups of regional establishment of the Central Papua with government and society representatives, using observation and interview methods and employing a case study analysis to identify their perception toward the implementation of the policy for establishing the region on Mimika. The results explained the stuck role of the socializing institution affected perception difference in responding the government policy. Besides, the unprepared bureaucratic apparatus in admitting the change of power link format occurred by decentralization regarding authority delegation to the local government would even arising competition amongst the political elites with their primordial action for the sake of gaining their own desire.

Kata Kunci : Konflik Politik, Desentralisasi, Birokrasi, Political Conflict, Decentralization, Bureaucracy