Southeast Asian Digital Sovereignty: Assessing The Significance of Cross-Border E-Commerce (CBEC) Trade within The Digital Silk Road Initiative

Isabella Damaiyanti Widyaputri, Dr. Suci Lestari Yuana, S.I.P., M.I.A.

2026 | Skripsi | Ilmu Hubungan Internasional

Di tengah kontestasi geopolitik di era digital, Tiongkok berupaya untuk memperluas pengaruh politiknya dalam sektor ekonomi dan teknologi melalui Digital Silk Road (DSR), sebuah perpanjangan dari Belt and Road Initiative yang bertujuan untuk mendukung konektivitas global. Di kawasan Asia Tenggara, di mana industri E-commerce berkembang pesat, Tiongkok telah melakukan investasi secara masif pada sektor tersebut melalui dukungan pengembangan infrastruktur digital, sistem pembayaran, dan ekosistem platform melalui skema kerja sama strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pengaruh geopolitik Tiongkok yang semakin kuat berinteraksi dengan perkembangan digital yang terfragmentasi di antara negara-negara Asia Tenggara. Maka, timbul pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana Digital Silk Road membentuk kedaulatan digital (digital sovereignty) negara-negara Asia Tenggara?” Melalui tinjauan pustaka studi kasus secara kualitatif dalam rentang tahun 2021–2025 mengenai keterlibatan Tiongkok dalam proyek-proyek E-commerce lintas batas yang terkait dengan DSR di Asia Tenggara, penelitian ini berupaya mengevaluasi hubungan antara standardisasi Tiongkok dan kepentingan politik yang mendasarinya dengan kemampuan negara-negara Asia Tenggara untuk meregulasi implementasi proyek-proyek tersebut. Analisis digital sovereignty dilakukan dengan menelaah tiga dimensi utama, yaitu otonomi negara, ekonomi, dan pengguna. Melalui kerangka analisis tersebut, studi ini mengungkap bahwa perbedaan dari taraf kedaulatan digital negara-negara Asia Tenggara menunjukkan bahwa DSR membentuk lanskap negosiasi yang ditopang oleh kemampuan masing-masing negara untuk mengatur inisiatif-inisiatif digital di wilayahnya sendiri alih-alih dependensi struktural terhadap Tiongkok.

In the midst of global geopolitical contestation in the digital age, China seeks to extend its influence in the economic and technological sector through the Digital Silk Road (DSR), an extension within the Belt and Road Initiative to rewire the world. Across Southeast Asia, home to robust e-commerce industry, China has invested heavily in said sector through supporting the development of digital infrastructure, payment systems, and platform ecosystems through strategic cooperation with Southeast Asian states. Thus, the region provides a critical site to assess how China’s growing influence intersects the fragmented digital development with the region, therefore raising the question of “How do Digital Silk Road initiatives shape the digital sovereignty of Southeast Asian countries?” By employing qualitative desk research (2021-2025) of China’s involvement in Southeast Asian Cross-Border E-Commerce projects as a part of broader Digital Silk Road Initiative, this thesis seek to evaluate the evolving relationship and dynamics among China’s standardization and broader political implications versus Southeast Asian states’ domestic regulatory frameworks to govern the implementation of these collaborative projects. Therefore, the analysis of digital sovereignty is conceptualized across three interrelated dimensions: state, economy, and user autonomy. Consequently, findings of this study on the varieties of digital sovereignty robustness per state demonstrates that DSR engagement reflects strategic negotiation and the authority to govern their jurisdictions rather than structural dependence. The DSR thus reshapes, rather than erodes sovereignty through integrating external influence with national priorities.

Kata Kunci : Digital Silk Road, Cross-Border E-Commerce, Digital Sovereignty, Southeast Asia, China’s Digital Governance, Belt and Road Initiative