Kepemimpinan dan Saling Ketergantungan dalam Mandated Collaborative Governance: Studi Kasus Biopori Jumbo di Mangkuyudan

Azzahra Yahya Annaim, Ag. Kustulasari 81, S.Pd., M.A.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Konsep Mandated Collaborative Governance sering dipahami sebagai kolaborasi yang bergantung pada mekanisme hierarkis dan prosedural karena adanya mandat formal yang membawahi. Namun, dalam praktiknya mandat formal tidak selalu menjamin kolaborasi yang berorientasi pada tujuan kolektif. Program Biopori Jumbo di RW 05 Mangkuyudan merupakan salah satu praktik kolaborasi yang dimandatkan di tingkat lokal yang melibatkan aktor negara dan aktor nonnegara untuk mengupayakan penanganan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Meskipun program ini berjalan dengan adanya kerangka kebijakan formal, praktik kolaborasi di lapangan bergantung pada praktik kepemimpinan yang dapat mengelola perbedaan kapasitas aktor, sumber daya, dan penyelarasan kepentingan bersama. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kepemimpinan yang mampu mengaktifkan dan memelihara saling ketergantungan antara aktor negara dan nonnegara dalam kolaborasi yang dimandatkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta triangulasi sumber data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Temuan penelitian berdasarkan konseptualisasi Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash, dengan fokus pada pengembangan konsep kepemimpinan dan saling ketergantungan dalam kolaborasi yang dimandatkan. Ditemukan bahwa mandat formal dipahami sebagai kerangka awal keterlibatan aktor negara dan nonnegara, namun keberlangsungan kolaborasi ditentukan oleh praktik kepemimpinan transformasional dan adaptif yang berkembang melalui mekanisme informal dalam mengelola hubungan saling ketergantungan antar aktor dalam praktik kolaborasi sehari-hari di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konseptualisasi kolaborasi yang dimandatkan bahwa kepemimpinan sebagai jembatan krusial antara mandat formal dengan praktik kolaborasi di lapangan, terutama dalam membangun hubungan saling ketergantungan yang berkelanjutan antar aktor negara dan nonnegara.

Mandated Collaborative Governance is often understood as collaboration that relies on hierarchical and procedural mechanisms due to the existence of a formal mandate that oversees it. However, in practice formal mandates do not always guarantee collective goal oriented collaboration. The Jumbo Biopore Program in RW 05 Mangkuyudan is one of the mandated collaborative practices at the local level involving state and non-state actors to strive for community empowerment-based waste management. Although the program operates under a formal policy framework, collaborative practices in the field rely on leadership practices that can manage differences in actors' capacities, resources, and alignment of common interests. Therefore, the purpose of this study is to find out the form of leadership that is able to activate and maintain interdependence between state and non-state actors in mandated collaboration. This study uses a qualitative method with a case study approach, as well as triangulation of data sources through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The research findings are based on the conceptualization of Collaborative Governance by Ansell and Gash, with a focus on the development of leadership concepts and interdependence in mandated collaboration. It was found that formal mandates are understood as the initial framework for the involvement of state and non-state actors, but the continuity of collaboration is determined by transformational and adaptive leadership practices that develop through informal mechanisms in managing interdependent relationships between actors in daily collaborative practices at the local level. Thus, this research contributes to the development of a conceptualization of collaboration mandated that leadership as a crucial bridge between formal mandates and collaborative practices in the field, especially in building sustainable interdependent relationships between state and non-state actors.

Kata Kunci : Mandated Collaborative Governance, Kepemimpinan, Saling Ketergantungan, Aktor Negara, Aktor Nonnegara, Biopori Jumbo