Problematika dan Rekonstruksi Pengaturan Klaim Jaminan Hari Tua Bagi Peserta yang Berhenti Bekerja

Patricia Nerissa Krisna Putri, Nailul Amany

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang timbul akibat dinamika pengaturan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum usia pensiun, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana seharusnya program JHT direkonstruksi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini berjenis normatif serta bersifat deskriptif dan eksploratif. Data penelitian didapatkan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan wawancara narasumber dari Kementerian Ketenagakerjaan, KASBI, ILO, dan akademisi. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, komparatif, dan konseptual yang disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat dua kesimpulan yang diperoleh. Pertama, terdapat tiga aspek permasalahan yang timbul, yaitu: 1) Aspek yuridis berupa pertentangan Permenaker No. 4 Tahun 2022 dengan UU No. 40 Tahun 2004; 2) Aspek sosiologis berupa pergeseran program JHT yang menanggung risiko hari tua menjadi risiko berhenti bekerja sebelum usia pensiun; dan 3) Aspek filosofis berupa pergeseran filosofi program JHT dari program jaminan sosial jangka panjang untuk risiko hari tua menjadi program jaminan sosial jangka pendek untuk risiko berhenti bekerja sebelum usia pensiun. Kedua, program JHT dapat direkonstruksi menjadi program pelengkap Jaminan Pensiun berdasarkan prinsip tabungan sukarela dengan tujuan mengembalikan JHT sebagai jaminan sosial jangka panjang untuk risiko hari tua. Rekonstruksi pengaturan JHT diusulkan dalam rencana reformasi UU No. 40 Tahun 2004 dengan tiga ketentuan, yaitu: 1) JHT diselenggarakan sebagai pelengkap dari Jaminan Pensiun berdasarkan prinsip tabungan sukarela; 2) Setiap orang dapat mendaftarkan dirinya dalam program JHT berdasarkan kemampuannya untuk membayar iuran; dan 3) Manfaat JHT wajib dibayarkan pada saat peserta mencapai usia pensiun, mengalami disabilitas total tetap, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

This study aims to identify and analyze the problems arising from the dynamics of Old Age Security (JHT) claim regulations for participants who cease employment before retirement age, and to identify and analyze how the JHT program should be restructured within Indonesia’s legal framework.

This research is a normative in approach, descriptive and exploratory in nature. Research data was obtained through a literature review to gather secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, complemented by interviews with informants from the Ministry of Manpower, KASBI, the ILO, and academics. The data was analyzed qualitatively using legislative, historical, comparative, and conceptual approaches, presented descriptively. 

Based on the results of the research and discussion, two conclusions were drawn. First, there are three aspects of the problem raised, which are: 1) A legal aspect involving a conflict between Minister of Manpower Regulation No. 4 of 2022 and Law No. 40 of 2004; 2) A sociological aspect involving the shift of the JHT programme from covering the risk of old age to the risk of ceasing work before retirement age; and 3) A philosophical aspect involving the shift in the philosophy of the JHT programme from a long-term social security programme for the risk of old age to a short-term social security programme for the risk of ceasing work before retirement age. Secondly, the JHT programme should be reconstructed as a supplementary scheme to the Pension Scheme based upon voluntary savings principles, with the aim of restoring the JHT as a long-term social security scheme for old-age risks. The reconstruction of the JHT regulations could be proposed within the reform plan for Law No. 40 of 2004 through three provisions, which are: 1) The JHT is organised as a supplement to the Pension Scheme based on the principle of voluntary savings; 2) Any person may enroll in the JHT programme based on their ability to pay contributions; and 3) JHT benefits must be paid out when a participant reaches retirement age, suffers permanent total disability, dies, or leaves Indonesia permanently. 

Kata Kunci : Jaminan Hari Tua, Perlindungan Sosial, Rekonstruksi Pengaturan