Analisis Representasi Substantif DPRD Kabupaten Wonogiri: Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Praktik Representasi

Pratiwi Yudha Miranti, Dr. Rer. Pol. Mada Sukmajati, S.I.P., M.P.P.

2026 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian berikut mengkaji mengenai representasi substantif perempuan yang tengah berlangsung di  DPRD Kabupaten Wonogiri. Studi ini berfokus untuk melihat bagaimana anggota legislatif perempuan merepresentasikan dirinya sebagai wakil perempuan secara substantif dari tiga variabel utama, yakni komunikasi dengan konstituen, preferensi dan prioritas isu, serta advokasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi, sehingga berlandaskan pada pengalaman legislator perempuan di DPRD Kabupaten Wonogiri.  Data utama dari penelitian ini bersumber dari wawancara bersama tujuh legislator perempuan dari DPRD Kabupaten Wonogiri, yang berasal dari partai PDIP, Golkar, Gerindra, dan PKS. Selain itu, data hasil wawancara turut didukung oleh hasil observasi rapat komisi di DPRD Kabupaten Wonogiri, notulensi dan risalah rapat, dokumen reses, serta data pendukung lain yang terkait. Penelitian ini berusaha melengkapi khazanah penelitian terkait representasi substantif perempuan, dengan tidak hanya menganalisis satu atau dua aspek seperti produk kebijakan atau keaktifan rapat, melainkan seluruh aspek secara holistik. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan teoritis dari Hanna Pitkin (1972) dan Schwindt Bayer (2010) untuk mengoperasionalisasikan representasi substantif ke dalam ke-tiga variabel analisis. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden legislator perempuan di DPRD Kabupaten Wonogiri cenderung secara konsisten mengakomodir kepentingan perempuan melalui komunikasi dengan konstituen secara pro-aktif, preferensi dan prioritas isu yang memprioritaskan agenda isu kesetaraan perempuan, serta advokasi yang dilakukan secara aktif pada bidang kesejahteraan, kesetaraan perempuan, dan perspektif gender inklusif di bidang lain, yang menghasilkan kebijakan perlindungan perempuan dan anak sebagai respons dari permasalahan perempuan di Kabupaten Wonogiri. Akan tetapi, terdapat variasi di mana salah satu legislator perempuan tidak secara khusus mewakili kepentingan perempuan di ranah legislatif. Pada akhirnya, representasi substantif perempuan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor baik struktural maupun individual. 

The following research examines the ongoing substantive representation of women in the Wonogiri Regency Regional People's Representative Council (DPRD). This study focuses on how female legislators substantively represent themselves as women's representatives, based on three main variables: communication with constituents, issue preferences and priorities, and policy advocacy. This research uses a phenomenological approach, thus grounding itself in the experiences of female legislators in the Wonogiri Regency DPRD. The primary data for this study comes from interviews with seven female legislators from the Wonogiri Regency DPRD, representing the PDIP, Golkar, Gerindra, and PKS parties. Furthermore, the interview data is supported by observations of commission meetings in the Wonogiri Regency DPRD, meeting minutes and minutes, recess documents, and other relevant supporting data. This research seeks to expand the body of research on women's substantive representation by analyzing not just one or two aspects, such as policy products or meeting activity, but all aspects holistically. This study uses two theoretical approaches from Hanna Pitkin (1972) and Schwindt Bayer (2010) to operationalize substantive representation into three analytical variables. The findings indicate that the majority of female legislator respondents in the Wonogiri Regency Regional People's Representative Council (DPRD) tend to consistently accommodate women's interests through proactive communication with constituents, issue preferences and priorities that prioritize women's equality, and active advocacy in the areas of welfare, women's equality, and gender-inclusive perspectives in other areas. This has resulted in policies to protect women and children as a response to women's issues in Wonogiri Regency. However, there is variation, with one female legislator not specifically representing women's interests in the legislative sphere. Ultimately, women's substantive representation is influenced by several factors, both structural and individual.

Kata Kunci : Representasi Substantif, Legislator Perempuan, Kepentingan Perempuan, Legislatif/Substantive Representation, Female Legislators, Women's Interests, Legislature