Perencanaan pembangunan hutan jati :: di BKPH Muna Utara I, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara

HUSIMA, La Ode, Prof.Dr.Ir. H. Hasanu Simon, MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Kehutanan

BKPH Muna Utara I merupakan salah satu wilayah pembangunan hutan jati yang struktur tegakannya relatif kompak dibandingkan dengan BKPH lain dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Muna. Seiring dengan dinamika penduduk dan situasi politik negara dan daerah, maka terjadi gangguan terhadap hutan jati, dengan berbagai tujuan (konsumsi pangan, kayu bakar, kayu pertukangan, komersiil). Akibatnya, terjadi penurunan potensi kayu jati secara drastis dan kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Kasus ini terjadi sebagai akibat adanya kepentingan atas sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat serta lapangan kerja, dan kepentingan finansiil perusahaan IPKH. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada saat ini menuntut adanya perencanaan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan yang bersifat lintas sektoral atau terpadu (integrated) dengan sektor lain. Strategi untuk melaksanakan perencanaan seperti ini disebut strategi kehutanan sosial. Strategi kehutanan sosial menjadi acuan dalam penelitian ini dalam rangka untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kegagalan pembangunan hutan di BKPH Muna Utara I dan merumuskan model pembangunan hutan yang diharapkan mampu mengakomodasikan permasalahan lingkungan hidup dan kelestarian hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktifitas hutan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap sub-sistem kehutanan, sub-sistem sosial ekonomi, pertanian dan industri perkayuan, diketahui bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan hutan di BKPH MU I : 1) Faktor internal kehutanan : paradigma pengelolaan hutan yang masih konvensional; tidak adanya perencanaan hutan yang komprehensif dan integrated dengan sektor lain serta lemahnya SDM yang ada sehingga dalam perumusan tujuan perencanaan pembangunan hutannya tidak memperhitungkan sub-sistem lain yang berpengaruh terhadap sub-sistem kehutanan dan akhirnya terjadi konflik dalam pemanfaatan SDH; adanya kesenjangan yang sangat tinggi antara produksi resmi Dinas Kehutanan dengan kebutuhan bahan baku industri IPKH, para pedagang dan pengusaha kayu jati serta konsumsi kayu pertukangan dan kayu bakar masyarakat; 2) Kebijakan Pemda : tidak ada perimbangan antara biaya pembangunan dan tuntutan produksi untuk meningkatkan PAD; lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap illegal logging, pemberian izin industri baru yang tidak mempertimbangkan produktifitas jati, sistem pemasaran (lelang) yang birokratif dan tidak akomodatif; 3) Masalah social ekonomi masyarakat : ledakan jumlah penduduk yang menyebabkan rendahnya ratio pemilikan lahan sehingga banyak pengangguran tak kentara; meningkatnya konsumsi dasar masyarakat (pangan, kayu bakar dan kayu pertukangan) yang saat ini mengalami defisit, serta sistem penggembalaan liar oleh masyarakat. Model pembangunan hutan yang dapat memecahkan masalah sosial dan produktifitas tegakan serta lingkungan yang dihadapi oleh BKPH MU I adalah melalui rekayasa pembuatan tanaman dan rekayasa produktifitas tegakan yang dikemas dalam pola Management Regime (MR), serta pengembangan Hutan Rakyat (HR). Pola Management Regime yang diusulkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh BKPH MU I adalah MR I, MR II, MR IV da MR V.

BKPH Muna Utara I is one of teak forest developmental areas, whose standing structure is relatively compact compared to other BKPH in the scope of Muna Regency Forest Department. As the citizen’s dynamic and national and local political situation, there is a disturbance in teak forest. This has various aims (food consumption, firewood, furniture wood, commercial). As a result, there is a reduction of teak wood potential dramatically, and its recent condition is worst. This case happens as a result of interest in forest resource to meet citizen’s economic need and work field, and financial interest of IPKH Company. The change in citizen’s socio economic condition recently requests the existence of planning orienting of citizen’s welfare with cross sector approach or integrated approach with other sectors. The strategy to apply such a plan is called social forestry. Social forestry strategy becomes the reference in this study in order to identify the problems causing failure in forest development in BKPH MU I and formulating the model of forest development expected to be able to accommodate living environmental problem and forest reservation, able to increase citizen’s welfare and forest productivity. Based on the result of identification on forestry sub-system, socio economic sub-system, agricultural, and wood industry, it was found out that there were three factors causing the failure of forest development in BKPH MU I : 1) Forest internal factor: conventional forest management paradigm; there was no comprehensive forest planning and integrated to other sectors and the existing human resource so that in formulating the objective of its forest development plan does not consider other sub-systems affecting the forest system, and finally there is conflict in the use of forest resource; there is very high discrepancy between the formal product of Forestry Department and the need of IPKH industry raw material, the teak wood seller and employer, and the citizen’s consumption of furniture wood and firewood; 2) Pemda Policy: there was no balance between developmental cost and the requirement of production to increase PAD; the weakness of control and law maintenance on illegal logging, new industry license giving, which does not consider the teak productivity, bureaucratic and not accommodative marketing system (auction); 3) Citizen’s socio economic problem: the bloom of citizen causes the low ratio of field ownership so that many unseen unemployment; the increase of citizen’s basic consumption (food, firewood, and furniture wood), which recently is deficit, and wild herding system by the society. Forest developmental mode, which can solve the social and productivity problems of standing and environment faced by BKHP MU I is through the engineer of plant making and standing productivity engineer packed in the pattern of Management Regime (MR), and the development of Society’s Forest (HR). The patterns of Management Regime proposed to solve the problems faced by BKHP MU I are MR I, MR II, MR IV, and MR V.

Kata Kunci : perencanaan, pembangunan, hutan, management regime, planning, development, forest, management regime