Examining the Relevancy of the Original Interpretation of Harmful Interference under Article IX of the Outer Space Treaty to the 21st Century ASAT Tests-Filled Regime

Eugenia Felicia Natiur Siregar, Ibrahim Hanif, S.H., LL.M.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perkembangan aktivitas keantariksaan pada abad ke-21, ditandai dengan munculnya mega-konstelasi satelit dan berulangnya uji coba rudal anti-satelit (ASAT), telah memperbesar kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan luar angkasa. Meskipun uji coba ASAT tidak secara eksplisit dilarang dalam hukum luar angkasa saat ini, sifatnya yang menghasilkan puing menimbulkan resiko besar terjadinya tabrakan yang dapat membahayakan penggunaan luar angkasa secara aman dan damai. Penelitian ini mengkaji relevansi interpretasi asli dari “harmful interference” dalam Pasal IX Outer Space Treaty 1967 terhadap aktivitas ASAT kontemporer. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan analisis historis-komparatif, penelitian ini menelaah travaux préparatoires OST, kerangka interpretasi menurut Vienna Convention on the Law of Treaties, serta prinsip hukum kasus terkait kerugian dan tanggung jawab negara. Selanjutnya, penelitian ini mengevaluasi uji coba ASAT utama—Tiongkok (2007), India (2019), dan Rusia (2021)—untuk menilai apakah aktivitas tersebut termasuk dalam ruang lingkup “harmful interference” sebagaimana dimaksud awalnya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun para perumus awalnya memaknai harmful interference sebatas uji coba nuklir, gangguan radio, dan hambatan fisik langsung, kerangka tersebut masih dapat diterapkan—meski terbatas—terhadap uji coba ASAT, khususnya ketika menimbulkan risiko tabrakan langsung atau menghalangi aktivitas luar angkasa negara lain. Namun, adanya keleluasaan interpretasi oleh negara dalam Pasal IX serta ketiadaan mekanisme penegakan yang mengikat melemahkan efektivitas pengaturannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa interpretasi asli tetap memiliki relevansi parsial, tetapi memerlukan reinterpretasi atau instrumen hukum tambahan untuk mengatur uji coba ASAT dan menjamin keberlanjutan jangka panjang luar angkasa.

The proliferation of space activities in the 21st century, marked by mega-constellations of satellites and recurring anti-satellite (ASAT) missile tests, has intensified concerns over the sustainability of the outer space environment. While ASAT tests are not explicitly prohibited under current space law, their debris-generating nature poses significant risks of collision, endangering the safe and peaceful use of outer space. This research examines the relevancy of the original interpretation of “harmful interference” under Article IX of the 1967 Outer Space Treaty (OST) to contemporary ASAT activities. Using a doctrinal and comparative-historical method, the study analyzes the travaux préparatoires of the OST, the interpretive framework under the Vienna Convention on the Law of Treaties, and case law principles on harm and state responsibility. It then evaluates key ASAT missile tests—China (2007), India (2019), and Russia (2021)—to assess whether such activities fall within the scope of “harmful interference” as originally intended. Findings suggest that while the drafters primarily envisaged harmful interference in terms of nuclear tests, radio disruptions, and direct physical obstruction, the original framework can still be applied—although with limitations—to ASAT tests, particularly when they create risks of direct collision or obstruct other states’ space activities. However, the discretion afforded to states under Article IX and the absence of binding enforcement mechanisms weaken its regulatory effect. This study concludes that the original interpretation retains partial relevancy but requires reinterpretation or supplementary legal instruments to adequately govern ASAT tests and ensure the long-term sustainability of outer space.

Kata Kunci : Harmful Interference, ASAT Missile Test, Outer Space Treaty, Article IX, Space Debris