PERANAN PEJABAT LELANG DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PEMENANG LELANG ATAS LELANG EKSEKUSI PASAL 6 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN DI KPKNL YOGYAKARTA

Margaretha Yunita Betty Kristanti, Dwi Haryati, SH., MH

2007 | Tesis | S2 Magister Kenotariataan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pejabat lelang dalam pemenuhan kewajiban pemenang lelang atas lelang eksekusi Pasal 6 Undang- Undang Hak Tanggungan di KPKNL Yogyakarta serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembayaran pemenuhan kewajiban pemenang lelang atas lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilengkapi dengan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dari tabel analisa kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Peranan Pejabat lelang dalam pemenuhan kewajiban pemenang lelang eksekusi Pasal 6 UUHT, ialah mengesahkan pembeli kemudian pejabat lelang memberitahukan pembeli jangka waktu pembayaran serta kewajiban-kewajiban pembeli. Pemberian kelonggaran waktu pembayaran oleh pejabat lelang masih dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah pembeli melaksanakan kewajibannya, pejabat lelang mewakili penjual menyerahkan dokumen objek lelang. Apabila pembeli tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pejabat lelang berhak untuk menyatakan bahwa pembeli wanprestasi. 2. Faktor-faktor penghambat dalam proses pembayaran pemenuhan kewajiban pemenang lelang, yaitu adanya rawan tindak kejahatan dalam hal Pembeli melakukan pembayaran secara tunai ke Pejabat Lelang. Untuk Pembeli yang melakukan pembayaran melalui rekening penampungan, hambatannya adalah tidak selamanya sistem dalam perbankan selalu on line, adakalanya sistem dalam perbankan mengalami off line sehingga diperlukan kebijakan tertentu dalam proses pembayaran oleh Pembeli.

This research’s aim is to study the role of auction official in fulfillment the duty of auction buyer for article 6 execution auction of mortgage right act at KPKNL Yogyakarta along with any factor’s which becomes obstacle in payment process to fulfill the obligation of auction buyer for article 6 execution auction of mortgage right act. This kind of research is an normative juridis research which complemented with empirical research. The data which being used in this research are primary data and secondary data. The primary data obtainted by exploring law materials which has either primary, secondary or tertiary characteristic. Secondary data are resulted through some interview with the experts related to this matter. These overall data which have been obtained afterwards would be analized qualitative from table of quantitative analysis. The outcome of this research show that : 1. The role of auction official in fulfilling auction buyer’s obligation for article 6 execution auction of mortgage right act is legalizing the buyer, afterwards the auction official informs the buyer about the period of payment time and other buyer’s obligations. Dispensation of time for payment given by auction official is still possible as long as it doesn’t contradiction with the regulation of legislation. After the buyer implement s his/her obligation, the auction official represent the buyer to hand over documents of auction object. When the auction buyer can’t fulfill his/her obligation then the auction official has the right to declare that the buyer is based on fault. 2. Some obstracle factors in the process of payment to fulfill auction buyer obligation is the great possibility of criminal action in case of buyer giving cash payment to the auction official. For the buyers who pay through the KPKNL account also faced barrier. The barries is that banking system not on line all the time, sometimes banking system experiencing off line. Therefore it is necessary to obtain certain policy in the payment process for the buyer.

Kata Kunci : Peranan Pejabat Lelang – Kewajiban – Pembeli Lelang