KONSTRUKSI YURIDIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PERJANJIAN DENGAN SISTEM BUILT, OPERATE AND TRANSFER ( Study Pada Perjanjian B.O.T. Terminal Giwangan Yogyakarta )

Iswandi, Taufiq El Rahman, SH., MH

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi yuridis dan perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian dengan sistem Built, Operate and Transfer antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT. Perwita Karya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya, Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Dari penelitian yang dilakukan dapat diketemukan bahwa : (1) Perjanjian BOT terminal Giwangan terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan yakni tahap Built, Operate, Transfer, pada tahapan tersebut dijumpai unsur-unsur dari perjanjian sewa-menyewa dan unsur-unsur dari perjanjian hibah. (2) Perjanjiannya telah mengatur hak dan kewajiban para pihak, dengan demikian perjanjiannya telah memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, bentuk perlindungannya adalah dengan menggunakan ketentuan sanksi apabila salah satu pihak tidak menunaikan apa yang merupakan kewajiban baginya. Tidak ada pengaturan dalam perjanjiannya mengenai hal-hal lebih lanjut jika lahir kebijakan dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memindahkan terminal sebelum masa perjanjian berakhir, hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum pada perjanjiannya sehingga jika lahir kebijakan yang dimaksud maka investor tidak mendapatkan perlindungan dari perjanjiannya.

The research aims at identifying juridical construction of Built, Operate, and Transfer agreement between local Government of Yogyakarta and PT. Perwita Karya and law protections on behalf of the parties in such agreement. This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method. The research shows the following results: (1) There are three stages of BOT agreement implementation between the local Government of Yogyakarta and PT. Perwita Karya, i.e. Built, Operate, and Transfer. In each respective stage, such elements as lease agreement, and grant agreement have been stipulated in Civil Law; (2) The agreement had regulated rights and obligation of parties, thus the agreement had protected lawfully the parties, the protection form was to use sanction provision if one party would not get what was his obligation. There is no further arrangement in BOT agreement in regard to issuance of a new policy on bus station relocation prior to BOT agreement’s due date by the local Government of Yogyakarta. As the result, investor will be put at risk of losing their law rights due to law uncertainty in regard to BOT agreement whenever the local Government of Yogyakarta issue a new policy on bus station relocation.

Kata Kunci : Perjanjian BOT, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.