TINJAUAN KONSEPTUAL MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dwi Fariasandy, Dr. Marsudi Triatmodjo, SH., LLM

2007 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan landasan konseptual yang digunakan dalam pembentukannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dapat melukiskan keadaan obyek masalah yang diteliti secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan data yang diperoleh berkaitan dengan kesesuaian landasan konseptual yang digunakan dengan tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap hukum yang berada di dalam perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menitik beratkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan yang intinya mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian dokumen atau kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan yaitu mengadakan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tujuan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang bersifat instrumental belum sesuai dengan landasan konseptual dibentuknya Majelis Pengawas Daerah Notaris itu sendiri yang mencita-citakan pada suatu sikap tindak atau perilaku konkret yang berujung pada pelayanan dan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidaklengkapan peraturan pelaksana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris.

The purpose of this research is to explain about the appropriately between the aim of the Notary Regional Controlled Committee formed based on The Indonesian Act of Notary Number 30 Year 2004 with the conceptual basis that is used for its formed. This research categorizes on descriptive analyzes research because it describes all objects of the issue that has been completely and systematically researched according to data given which is related with the appropriately between the aim of the Notary Regional Controlled Committee formed based on The Indonesian Act of Notary Number 30 Year 2004 with the conceptual basis that is used. This research is kind of juridical normative research, means research which is related to Indonesian law and legislations. This research emphasize on document research, or in other word library research, pointed relevant theories and also relevant opinions, which is related to the issue discussed. In completing data, the researcher added a supplementary field research by interviewing some informant who is related with the issue of this research. The final result of this research shown that the intrumental aim of The Notary Region Controlled Committee formed yet inappropriate with the conceptual basis of the Notary Region Controlled Committee formed, which has an ideality to reach a concrete conduct that will cause an enhancement service and law protection for the people mentioned in the general elucidation of The Indonesian Act of Notary Number 30 year 2004. This inappropriate matter could be observed from implementer of the set of laws that are deficient applied for Notary Regional Controlled Committee.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Daerah Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris