Pemberhentian direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura

HENDRA, Rahmad, Roedjiono, SH.,LL.M

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberhentian Direksi oleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura dan bagaimanakah akibat pemberhentian Direksi tersebut terhadap perseroan dan pihak lainnya (Stake holder). Penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk meneliti persoalan-persoalan hukum yang terkait dengan pemberhentian Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 pada PT Sarana Riau Ventura, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder, yang biasa disebut penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan untuk melengkapi data sekunder, sehingga diperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa : Pertama, pelaksanaan pemberhentian Direksi yang belum habis masa jabatannya oleh RUPS pada PT Sarana Riau Ventura tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995. Tidak ditemukan alasan pemberhentian Direksi dan Direksi yang diberhentikan tersebut tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Kedua, bagi perseroan, akibat pemberhentian Direksi menyebabkan keuntungan perseroan menjadi menurun yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Direksi yang baru. Bagi stake holder yaitu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), perubahan kebijakan Direksi yang lebih mengutamakan penanganan PPU yang bermasalah menyebabkan disharmonisasi hubungan Perseroan dengan PPU yang bermasalah tersebut.Bagi Karyawan perseroan yang merupakan aset berharga, merasa tidak mendapatkan penghargaan yang semestinya. Berkurangnya keuntungan perseroan menyebabkan berkurangnya jumlah dana yang dialokasikan untuk bonus untuk karyawan dan tunjangan lainnya.

The research aims to understand the demotion of director by the shareholder’s general meeting viewed from Act Number 1 year 1995 on Sarana Riau Ventura limited company and the effect of the demotion to the company and stake holders. This research adapted a juridical normative approach to the examine legal matters related to the demotion of director before by the shareholder’s general meeting and the effect of the demotion to the company and stake holders, by means of studying literatures to obtain secondary data, which is further called as library research. Field research was also conducted to obtain primary data to complete the secondary data through interviews. The research result shows : first, the mechanism of the demotion of the director by the shareholder’s general meeting on Sarana Riau Ventura limited company was not fulfilled the regulation in the article 91 of the act No. 1/1995. There was no reason found for the demotion of the director and there was also no opportunity given to the director for defend himself. Second, for the company itself, the demotion of the director reduced the benefit of company cause by new policy of the director. For the stake holders which is the company of business partners, the change of the policy that prioritize the handling of the troubled business partners had cause disharmony in the relationship between the two side. The employees which are valuable asset of the company don’t feel they have received appropriate appreciation from the directors. The reduce of the company’s benefit cause less amount of bonus that allocated for the employees.

Kata Kunci : Hukum Perseroan,Pemberhentian Direksi,UU No1 Tahun 1995,RUPS, the demotion of director, shareholder’s general meeting