Analisis Hukum Terhadap Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah

Ilham Rachmat Putera, Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kompatibilitas hak cipta sebagai objek jaminan/agunan (fidusia) terhadap fasilitas pembiayaan syariah yang diberikan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta prosedur hukum yang idealnya berlaku dalam melakukan eksekusi terhadap hak cipta sebagai objek jaminan/agunan (fidusia) yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah/pemberi fasilitas pembiayaan apabila nasabah/penerima fasilitas pembiayaan mengalami wanprestasi.

Penilitian ini merupakan penelitian normatif cara memperoleh data primer dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang karena kompetensi dan/atau keahliannya serta dapat mewakili institusi/lembaga untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan hukum yang diberikan oleh penulis, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustaan. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan studi kepustakaan terhadap buku, literatur, dan berbagai laporan yang berkaitan dengan hak cipta sebagai objek jaminan/agunan dalam pembiayaan syariah. Analisis data menggunakan metode kualitatif (deskriptif analitis) dan penarikan secara deduktif.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, secara yuridis hak cipta diakui sebagai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mekanisme pembebanannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam perspektif syariah, hak cipta memenuhi kualifikasi sebagai harta (mal) yang memiliki nilai manfaat ekonomi, sehingga secara prinsip kompatibel sebagai objek jaminan (rahn) sepanjang tidak mengandung unsur gharar, maysir, haram, riba, dan zalim. Namun demikian, secara implementatif masih terdapat kendala berupa kesulitan valuasi, ketidakpastian arus royalti, keterbatasan pasar sekunder, serta belum adanya pedoman teknis pembiayaan berbasis hak kekayaan intelektual pada lembaga keuangan syariah, sehingga juga diperlukan adanya dukungan dari lembaga penjamin yang bersifat independen namun memiliki dasar hukum, pengawasan dan/atau dukungan dari pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompatibilitas hak cipta bersifat normatif dan konseptual, tetapi belum optimal secara operasional. Kedua, prosedur hukum ideal dalam eksekusi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilakukan melalui mekanisme pengalihan dan monetisasi hak ekonomi secara proporsional, didahului dengan restrukturisasi dan musyawarah, serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam pembiayaan syariah.

This research aims to identify and analyze the compatibility of copyright as an object of security/collateral (fiduciary) for Islamic financing facilities provided by Sharia Banks or Sharia Business Units (UUS), as well as the legal procedures that should ideally apply in executing copyright as an object of security/collateral (fiduciary) that may be undertaken by Islamic banking institutions/financing providers if the customer/recipient of the financing facility defaults.

This research is normative. Primary data were obtained through interviews with sources who, due to their competence and/or expertise, can represent institutions to provide legal responses to the questions posed by the authors. Secondary data were obtained through literature studies. The research employs a library research approach using books, literature, and various reports related to copyright as collateral in Sharia financing. Data analysis was conducted qualitatively (descriptive-analytical) with deductive reasoning.

The study concludes: First, juridically, copyright is recognized as an intangible movable asset that can be used as an object of fiduciary security under Law Number 28 of 2014 on Copyright, while its encumbrance mechanism is subject to Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security. From a Sharia perspective, copyright qualifies as property (mal) with economic value, and is therefore, in principle, compatible as an object of collateral (rahn), if it does not contain elements of gharar, maysir, haram, riba, and zalim. However, in practice, several challenges remain, including difficulties in valuation, uncertainty of royalty income streams, limited secondary markets, and the absence of technical guidelines for intellectual property–based financing within Islamic financial institutions. Therefore, support from a guaranteed institution that operates independently but is backed by a legal framework, supervision, and/or government support is also required. This study concludes that the compatibility of copyright is normative and conceptual in nature, but not yet optimal operationally. Second, the ideal legal procedure for executing copyright as an object of fiduciary security is carried out through the proportional transfer and monetization of economic rights, preceded by restructuring and deliberation (musyawarah), while upholding the principles of justice and prudence in Islamic financing.

Kata Kunci : Kompatibilitas hak cipta, eksekusi jaminan fidusia, pembiayaan syariah/Copyright compatibility, fiduciary collateral execution, sharia financing.