Analisis Framing Isu K-pop pada Tahap Agenda Setting Kebijakan Ekonomi Kreatif: Studi Kasus Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno sebagai Policy Entrepreneur

Vannesa Anggreani Azahro, Dr. Suripto, A.Md., S.I.P., MPA.

2026 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Penelitian ini membahas terkait peran framing isu K-pop yang dihadirkan dan diberi makna oleh aktor politik sebagai bagian dari proses proses agenda setting kebijakan ekonomi kreatif. Fokus penelitian diarahkan pada praktik framing yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Erick Thohir, dan Sandiaga Uno dalam komunikasi politik selama periode 2021–2025, khususnya pada tahap awal ketika isu tersebut mulai dikonstruksikan ke ruang publik dan belum masuk ke dalam diskursus formal kebijakan. Isu K-pop dalam penelitian ini dipahami sebagai cultural resources yang memungkinkan isu kebijakan ekonomi kreatif menjadi lebih relevan dan layak dibicarakan di ruang publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi terhadap pernyataan publik aktor politik, pemberitaan media, dan unggahan media sosial. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka framing Entman (1993) serta dibaca dalam kerangka Multiple Streams Framework (Kingdon, 2011) untuk memahami bagaimana framing bekerja sebagai mekanisme agenda coupling yang menghubungkan isu K-pop dengan persoalan publik, gagasan kebijakan ekonomi kreatif, dan konteks politik pada tahap pra-kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga policy entrepreneur membangun framing isu K-pop secara bertahap melalui narasi pengalaman personal, rujukan terhadap praktik industri budaya global, serta penekanan pada peluang ekonomi kreatif yang dikaitkan dengan generasi muda. Meskipun ketiga aktor yang dikaji menggunakan struktur framing yang relatif serupa, penelitian menemukan bahwa efektivitas framing yang dilakukan policy entrepreneur dalam mendorong isu menuju proses agenda setting selanjutnya sangat dipengaruhi oleh kapabilitas aktor, posisi kelembagaan, dan momentum isu yang mendukung keterbacaan dan kelayakan suatu isu ke tahap proses kebijakan selanjutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa framing memungkinkan isu budaya populer bergerak dari sekadar alat komunikasi politik menjadi isu yang diposisikan layak dipertimbangkan dalam proses kebijakan formal, meskipun keberlanjutannya tetap bergantung pada legitimasi formal dan kultural yang menyertainya.

This study examines the role of K-pop issue framing by political actors in the agendasetting process of creative economy policy at the pre-policy stage in Indonesia. The study focuses on the framing practices of Ganjar Pranowo, Erick Thohir, and Sandiaga Uno in their political communication between 2021 and 2025, particularly when the issue was initially constructed in the public sphere and had not yet entered formal policy discourse. In this context, K-pop is conceptualized as a form of cultural resource that enhances the relevance and public visibility of creative economy policy issues.

This study employs a qualitative research approach by analyzing political actors’ public remarks, media coverage, and social media posts. The analysis applies Entman’s (1993) framing framework and is interpreted through the lens of the Multiple Streams Framework (Kingdon, 2011) to examine how framing operates as an agenda coupling mechanism that connects the K-pop issue to public problems, creative economy policy ideas, and the political context at the pre–policy stage.

The findings indicate that these policy entrepreneurs gradually framed the K-pop issue through personal narratives, references to global cultural industry practices, and an emphasis on creative economic opportunities associated with young people. Although the three actors employed relatively similar framing structures, the study finds that the effectiveness of framing by policy entrepreneurs in advancing the issue toward subsequent agenda-setting processes was significantly influenced by actors’ capability, institutional position, and discourse momentum. These factors shaped the perceived legitimacy and policy plausibility of the issue at the early stage of the policy process. Overall, the findings suggest that framing enables popular culture issues to move beyond their role as mere political communication tools and enter the domain of formal policy agenda formation, although their long-term sustainability remains dependent on both formal and cultural legitimacy.

Kata Kunci : Framing Kebijakan, Agenda Setting, Pra Kebijakan, Budaya Populer K-pop, Policy Entrepreneur.