Penjualan harta bersama berupa tanah tanpa persetujuan istri karena tidak berada di tempat di Kabupaten Karanganyar :: Studi kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 29/Pdt.P/2002/PN.Kray

ROEKENY, Sularto, SH.,CN.,MH

2004 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar mengabulkan permohonan menjual harta bersama berupa tanah tanpa persetujuan isteri karena tidak berada di tempat apakah sesuai ketentuan yang berlaku dan menganalisis pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar atas penjualan harta bersama berupa tanah yang dijual tanpa persetujuan isteri karena tidak berada di tempat Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian kepustakaan yang diperkuat dengan penelitian lapangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan untuk data primer diperoleh dari wawancara dengan responden dan narasumber. Penelitian ini tidak menggunakan pengambilan sample karena merupakan studi kasus. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian, adalah sebagai berikut : 1. Dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan tersebut dibagi tiga , yaitu Dasar pertimbangan Hakim yang sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat(1) Undang-Undang Perkawinan; dalam hal memasukkan harta pemohon sebagai harta bersama. Dasar pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal tidak ada pemanggilan terlebih dahulu kepada orang yang tidak berada ditempat. Dasar pertimbangan hakim yang tidak ada peraturannya, dalam hal memberi ijin untuk menandatangani akta jual beli sendiri tanpa harus ada persetujuan isteri,disini hakim melakukan penemuan hukum. Hakim memberi kuasa menurut undang-undang kepada pemohon untuk bertindak sendiri . 2. Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri karanganyar, secara normatif tidak ada dasar hukum yang mengaturnya, akta jual beli ditandatangani penjual tanpa isteri, pihak pembeli, para saksi dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kewenangan penjual untuk bertindak sendiri nampak dalam komparisi akta. Dalam pendaftaran akta untuk balik nama , penetapan pengadilan dilampirkan atas permintaan Kantor Pertanahan sebagai syarat administrasi sebagai langkah preventif , kehati-hatian , dan itikad baik . Hal ini juga berguna bagi Pejabat Pembuat Akta tanah, sebagai syarat pembuatan akta jual beli. Dengan dipenuhi syarat yang ditentukan, Kantor Pertanahan memproses Pendaftaran balik nama menjadi sertipikat.

This research aims to analyse the reasons of the judges of the District Court in Karanganyar to approve a request for shared property (land) selling without the wife’s consent due to her absence: whether it is in accordance with the effective regulations and also to analyse the execution of the Decision of the District Court in Karanganyar for such selling. The research belongs to a juridical normative research by conducting library research to be strengthened with field research. It used primary data and secondary data. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, while primary data were obtained from interview with respondents and resource persons. It did not use sample taking, as it was a case study. The data were then analysed descriptively and qualitatively. The research results reveal the followings. 1. The bases of consideration by the judges for making that Court Decision are classified into three, which are the bases of consideration in relevance with Article 35 item (1) and Article 36 item (1) of the Marriage Act in including the applicant’s property into a shared property; the bases that are not in compliance with the existing regulations in which there is no formal calling/summon for the person who is absent; the base of consideration that has no regulation pertaining to this case, that is allowing the signing of an act of purchase by the person alone without his wife’s consent. In this case the Judge does law finding.The Judge gives authority according to the Act to the applicant for doing by himself 2. The execution of the Court Decision by the District Court in Karanganyar is normatively without any regulation; the act of purchase is signed alone by the seller without his wife’s consent, the buyer, witnesses, and the Functionary of Land Act Issuance. The seller’s authority for an individual action is apparent in the act of komparisi. In the registration of act for name transfer, the Court Decision is enclosed upon the request of Land Affairs Office as a preventive measure , prudence, and good will. This is also useful for the Functionary of land Act Issuance, as requirement making act of purchase. Upon the fulfilment of the requirement, the Land Affairs Office processes the registration for name transfer into a certificate

Kata Kunci : harta bersama, tanpa persetujuan isteri, tidak berada ditempat, shared property, without the wife’s consent, absent