Penerapan Kebijakan Kompensasi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Silvia Indra Pramesti, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M(HR)., Ph.D

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Aspek penting dalam penanganan terhadap Korban TPKS adalah pemulihan, yang mana salah satu bentuk pemulihan adalah restitusi dan kompensasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tantangan pelaksanaan kebijakan kompensasi Korban TPKS di Indonesia oleh LPSK dan menganalisa kebijakan yang seharusnya terkait kompensasi Korban TPKS oleh LPSK di masa mendatang, untuk menciptakan kebijakan kompensasi Korban TPKS terwujud dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan Korban.

Metode Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Menggunakan data primer dari hasil wawancara semi terstruktur dengan responden LPSK, dan narasumber yaitu Komnas Perempuan, dan Kementrian PPPA. Menganalisa data sekunder berupa temuan dari penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan hukum.

Kesimpulan penelitian yang menjadi tantangan pelaksanaan kompensasi adalah restitusi yang tidak berjalan dengan baik, sumber daya manusia, infrastruktur dan anggaran terbatas. Penerapan kompensasi kepada Korban TPKS dimasa mendatang memerlukan perbaikan dengan memperbaiki regulasi dan pelaksanaan restitusi, perbaikan kualitas sumber daya, dan perbaikan sarana prasarana guna menjangkau Korban TPKS di seluruh wilayah Indonesia melalui komunikasi dengan standar operasional prosedur yang jelas. Selain itu inovasi pengembangan dana bantuan korban guna keberlanjutan pendanaan kompensasi.

An important aspect in handling victims of sexual violence is recovery, one form of which is restitution and compensation. This study was conducted to identify the challenges in implementing the compensation policy for victims of sexual violence in Indonesia by the LPSK and to analyze the policies that should be related to compensation for victims of sexual violence by the LPSK in the future, in order to create a compensation policy for victims of sexual violence that is well-implemented and in line with the needs of the victims.

The research method used was normative and empirical. Primary data was obtained from semi-structured interviews with LPSK respondents and sources, namely the National Commission on Violence Against Women and the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. Secondary data in the form of findings from literature research was analyzed. The approaches used were a legislative approach, a conceptual approach, and a legal policy approach.

The conclusion of the research is that the challenges in implementing compensation are restitution that does not run well, limited human resources, infrastructure, and budget. The implementation of compensation for victims of sexual violence in the future requires improvements in regulations and the implementation of restitution, improvements in the quality of human resources, and improvements in infrastructure to reach victims of sexual violence throughout Indonesia through communication with clear standard operating procedures. In addition, there needs to be innovation in the development of victim assistance funds to ensure the sustainability of compensation funding.

Kata Kunci : Hak Kompensasi, Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.