pemberian jaminan pemerintah untuk pembiayaan proyek penugasan pembangunan jalan tol trans sumatera (studi kasus penerbitan global medium term notes pt hutama karya (persero))

Ninang Andriani, Dr. Hendry Julian Noor, S.H., M.Kn

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penugasan PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan kebijakan percepatan infrastruktur yang secara ekonomi strategis namun tidak sepenuhnya layak secara finansial. Untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut, Pemerintah memberikan jaminan atas pinjaman dan penerbitan Global Medium Term Notes (GMTN). Kebijakan ini menimbulkan persoalan hukum mengenai konstruksi penjaminan pemerintah dalam kerangka hukum keuangan negara serta implikasinya terhadap prinsip pemisahan kekayaan negara dan pengendalian risiko fiskal.

 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Analisis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penugasan dan penjaminan pemerintah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui kajian dokumen resmi, laporan keuangan, serta struktur pembiayaan PT Hutama Karya (Persero).

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjaminan pemerintah atas GMTN PT Hutama Karya (Persero) dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan melalui mekanisme evaluasi risiko fiskal yang terstruktur. Secara normatif, prinsip pemisahan kekayaan negara tetap berlaku karena kewajiban perseroan tidak otomatis menjadi kewajiban negara. Namun secara empiris, besarnya penyertaan modal negara dan keberadaan jaminan pemerintah menunjukkan adanya relasi fiskal yang signifikan. Jaminan tersebut merupakan kewajiban kontinjensi yang berpotensi menjadi beban fiskal apabila terjadi gagal bayar. Dengan demikian, konsistensi antara prinsip pemisahan kekayaan negara dan kebijakan penjaminan sangat bergantung pada disiplin pengelolaan risiko, transparansi, dan batas intervensi fiskal yang proporsional.

 

The assignment of PT Hutama Karya (Persero) to develop the Trans-Sumatra Toll Road (JTTS) represents a strategic infrastructure acceleration policy that is economically justified but not fully financially viable. To support its financing structure, the Government of Indonesia provided guarantees for loans and the issuance of Global Medium Term Notes (GMTN). This policy raises legal questions concerning the construction of government guarantees within the framework of state financial law and their implications for the principle of separation of state assets and fiscal risk control.

 

This research employs a normative-empirical legal method with a qualitative approach. The normative analysis examines statutory regulations governing state guarantees and state-owned enterprise (SOE) assignments, while the empirical analysis is based on official documents, financial reports, and the financing structure of PT Hutama Karya (Persero).

The findings indicate that government guarantees for the GMTN issuance were implemented based on lawful authority and structured fiscal risk evaluation mechanisms. Normatively, the principle of separation of state assets remains intact, as corporate liabilities do not automatically become state liabilities. However, empirically, significant capital injections and the existence of government guarantees demonstrate a substantial fiscal relationship between the state and the SOE. The guarantee constitutes a contingent liability that may transform into an actual fiscal burden in the event of default. Therefore, consistency between the separation principle and guarantee policy ultimately depends on disciplined risk management, transparency, and proportionate fiscal intervention.

Kata Kunci : Penjaminan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Jalan Tol Trans Sumatera, Global Medium Term Notes, Risiko Fiskal