IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN DANA PADA AKTIVITAS PERBANKAN DIGITAL: STUDI PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA

Juri Adrianto, Prof. Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan penundaan transaksi dan pengembalian dana antar bank dalam upaya pencegahan tindak kejahatan keuangan di Indonesia serta perbandingannya dengan praktik di Singapura. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan empiris, dengan melakukan kajian terhadap dokumen regulasi, standar operasional prosedur (SOP) fraud dari salah satu bank yang berfokus pada layanan digital, serta data primer berupa survei terhadap praktisi industri perbankan digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan POJK Nomor 8 Tahun 2023, telah memberikan kewenangan kepada bank untuk melakukan penundaan transaksi dan pengembalian dana. Namun, pada saat implementasinya, terdapat ketidaksamaan prosedur antar bank dan standar teknis. Pembentukan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dinilai sebagai langkah positif, namun masih memerlukan harmonisasi untuk memperkelas alur koordinasi antar lembaga.

Penelitian merekomendasikan perlunya standardisasi prosedur lintas bank dan penguatan dasar hukum perlindungan bagi bank. Pelajaran dari model Singapura menekankan pentingnya sentralisasi otoritas koordinasi oleh aparat penegak hukum dan peraturan terkait dengan standardisasi

This study examines the implementation of transaction suspension and fund reversal policies among banks in Indonesia as part of efforts to prevent financial crimes, along with a comparison to practices in Singapore. The research adopts a normative and empirical legal approach by analyzing regulatory documents, fraud Standard Operating Procedures (SOPs) from a bank focused on digital banking services, and survey with practitioners in the digital banking industry as primary data.

The findings reveal that Indonesia’s legal framework, such as Undang-Undang No. 8 of 2010 and OJK Regulation No. 8 of 2023 have granted banks the authority to suspend transactions and reverse funds. However, in practice, inconsistencies in procedures and technical standards exist across different banks. The establishment of the Indonesia Anti-Scam Center (IASC) is considered a positive step, however further harmonization is required for better inter-bank coordination processes.

The study recommends the need for standardized procedures across banks and stronger legal foundations to protect banks when taking action. Lessons from Singapore’s model highlight the importance of centralized coordination by law enforcement authorities and the standardization

Kata Kunci : Penundaan transaksi, pengembalian dana, standardisasi prosedur lintas bank