Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi kecerdasan buatan (“AI”) generatif, khususnya kloning suara dan kemiripan visual (“likeness”), terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Ensuring Likeness, Voice, and Image Security (“ELVIS”) Act of 2024 di Amerika Serikat sebagai tolok ukur komparatif guna merumuskan kerangka hukum yang tepat dan komprehensif bagi pelindungan identitas serta persona digital di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (“statute approach”) dan pendekatan komparatif (“comparative approach”). Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti instrumen hukum positif di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di tingkat negara bagian Tennessee, Amerika Serikat, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal akademik, dan studi kasus (seperti kasus restorasi The Beatles, eksploitasi suara Drake/Tupac, dan teknologi Seedance). Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan kekosongan hukum yang ada dan merumuskan solusi regulasi yang aplikatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum hak cipta Indonesia saat ini gagal melindungi suara dan kemiripan dari eksploitasi AI karena terhalang oleh doktrin fiksasi (“fixation”) dari Konvensi Bern dan sistem daftar tertutup (“closed-list system”). Sebagai solusi, Indonesia perlu beralih dari rezim hak cipta tradisional menuju perlindungan berbasis hak kebendaan (property-based right) yang diinspirasi oleh ELVIS Act. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan undang-undang sui generis atau amendemen substansial terhadap rezim Hak Terkait yang menetapkan persona digital sebagai aset ekonomi, menerapkan standar “dapat diidentifikasi dengan mudah” (“readily identifiable”) untuk menindak simulasi algoritmik, serta pemberlakuan tanggung jawab rantai pasok (“supply chain liability”) secara proaktif bagi penyedia teknologi AI.
This research aims to analyze the legal challenges posed by generative artificial intelligence (“AI”) technologies, specifically voice cloning and likeness generation, to the Indonesian Copyright Law (“Law No. 28 of 2014”). Furthermore, this study evaluates the Ensuring Likeness, Voice, and Image Security (“ELVIS”) Act of 2024 in the United States as a comparative benchmark to formulate an appropriate and comprehensive legal framework for protecting digital identities and personas in Indonesia.
This study is normative legal research employing a statutory approach and a comparative approach. The data is sourced from primary legal materials, such as positive legal instruments in Indonesia and state-level legislation in Tennessee, United States, as well as secondary legal materials, including literature, academic journals, and real-world case studies (such as The Beatles’ audio restoration, Drake and Tupac's voice exploitation, and Seedance technology). The data is analyzed qualitatively to outline the existing legal vacuum and to construct applicable regulatory solutions. The results indicate that current Indonesian copyright law fails to protect human voice and likeness from AI exploitation due to the strict fixation doctrine derived from the Berne Convention and its closed-list system. As a solution, Indonesia must transition from a traditional copyright regime to a property-based right approach inspired by the ELVIS Act.
This research recommends the establishment of a sui generis law or substantial amendments to the Related Rights (“Hak Terkait”) regime that establish the digital persona as a descendible economic asset, implement a “readily identifiable” standard to penalize algorithmic simulations, and enforce proactive supply chain liability for AI technology providers.
Kata Kunci : Copyright, Artificial Intelligence, Voice, Likeness, Deepfake.
