KEBERLAKUKAN KLAUSULA WORLD BANK NEGATIVE PLEDGE DALAM LOAN AGREEMENT ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN WORLD BANK, TERKAIT DENGAN PENDANAAN DARI LENDER SEHUBUNGAN DENGAN PENGEMBANGAN PROYEK PEMBANGKIT LISTRIK INDEPENDENT POWER PRODUCER (IPP)

Raden Mas Rizki Haryo Kusumo, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi klausula World Bank Negative Pledge pada Loan Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dan World Bank dalam Hukum Indonesia serta perlindungan hukum bagi Lender dalam rangka pengembangan Proyek Pembangkit Listrik IPP sehubungan dengan adanya klausula World Bank Negative Pledge (WBNP).
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris yang dilakukan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data skunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data primer dan skunder dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapatkan sesuai kualitas dan kebenarannya secara akademis, untuk disusun secara sistematis dan selanjutnya dikaji dengan mengaitkan dengan teori-teori yang mengarah pada jawaban atas rumusan masalah yang diangkat. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan klausul WBNP dalam Loan Agreement antara PT PLN (Persero) dan IBRD tidak secara eksplisit mewajibkan pemberian jaminan, namun membatasi PLN dan entitas yang dikategorikan sebagai pemilik atau pengelola aset publik, termasuk anak usahanya, untuk menjaminkan aset-aset tersebut kepada pihak lain apabila berpotensi menyebabkan prioritas pembayaran utang lain melebihi pinjaman dari IBRD. Konsep aset publik dalam perjanjian tersebut lebih luas dibandingkan dengan konsep aset publik dalam hukum Indonesia yang secara konsep hanya mencakup BMN/BMD yang diperoleh melalui APBN/APBD. Perbedaan ini menimbulkan implikasi hukum, khususnya dalam skema pembiayaan proyek IPP yang dijalankan oleh subholding PLN dengan menggunakan struktur Project Finance. Walaupun adanya klausul WBNP dalam Loan Agreement antara PT PLN (Persero) dan IBRD memberikan dampak pembatasan pemberian jaminan berupa saham IPP, perlindungan hukum bagi lender tetap dimungkinkan melalui skema alternatif seperti Joint Control, Surat Pernyataan, Share Call Redemption, dan Call Option, yang dirancang untuk memitigasi risiko wanprestasi tanpa melanggar ketentuan WBNP.

This study is intended to examine and assess the application of the World Bank Negative Pledge clause in the Loan Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the World Bank under Indonesian law, as well as to analyze the legal protection for lenders in relation to the development of Independent Power Producer (IPP) power plant projects associated with the implementation of such clause.
This study applies a normative-empirical juridical approach using a descriptive analytical method. The data utilized consist of both primary data, obtained through interviews, and secondary data, collected from literature and document studies. Data analysis was carried out qualitatively by classifying and selecting data based on academic relevance and validity, organizing them systematically, and interpreting them through relevant legal theories to address the research issues. Conclusions were drawn using a deductive method by deriving specific findings from general legal principles.
Based on the conducted study, it can be concluded that the World Bank Negative Pledge (WBNP) clause in the Loan Agreement between PT PLN (Persero) and the IBRD does not explicitly mandate the provision of collateral. However, it restricts PLN and entities categorized as owners or managers of public assets—including its subsidiaries—from pledging such assets to third parties if doing so would result in other debts being prioritized over PLN’s loan from the IBRD. The concept of public assets in the agreement is broader than the definition under Indonesian law, which generally only includes state or regional assets (BMN/BMD) obtained through the state or regional budget (APBN/APBD). This conceptual difference creates legal implications, particularly in the financing scheme of IPP projects carried out by PLN sub-holdings using a Project Finance structure. Although the WBNP clause limits the ability to provide collateral in the form of IPP shares, legal protection for lenders remains feasible through alternative mechanisms such as Joint Control, Letter of Undertaking, Share Call Redemption, and Call Option, which are designed to mitigate the risk of default without violating the WBNP provisions.

Kata Kunci : World Bank Negative Pledge, Aset Publik, IPP, Lender, Project Finance, Perjanjian Pinjaman