PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA TERHADAP SUBJEK HUKUM ATAS MALFUNGSI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

Danny Indrawan, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, namun menimbulkan risiko terjadinya malfungsi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kondisi tersebut memunculkan persoalan hukum perdata terkait penentuan subjek hukum yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, mengingat di masa depan AI bekerja secara mandiri dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali langsung manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban secara perdata terhadap korban malfungsi penggunaan AI di Indonesia dan bagaimana penentuan status AI sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kerangka hukum positif Indonesia dan Amerika Serikat saat ini, AI belum diakui sebagai subjek hukum, melainkan masih diposisikan sebagai objek hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas malfungsi dibebankan kepada subjek hukum manusia atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan AI, seperti programmer, pengembang, penyedia layanan, pemilik atau pengguna AI. Penelitian ini menegaskan perlu adanya pengaturan yang lebih adaptif dan komprehensif, termasuk kemungkinan pengakuan terhadap AI sebagai Badan Hukum atau Entitas yang setara/dipersamakan dengan Badan Hukum atau quasi subjek hukum. Hal ini guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi korban.

The rapid development of Artificial Intelligence (AI) has had a significant impact across various sectors, while simultaneously increasing the risk of malfunctions that may cause harm to other parties. This situation raises civil law issues concerning the determination of the legal subject responsible for damages resulting from AI malfunction, particularly given the autonomous nature of AI systems. This study aims to analyze which legal subjects bear civil liability toward victims of AI malfunction in Indonesia and determine the legal status of AI from a civil law perspective in Indonesia.

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative law approaches. The results indicate that under the current legal framework of Indonesia and the United States, AI has not yet been recognized as a legal subject and is instead positioned as a legal object. Consequently, civil liability for AI malfunction is imposed on human or corporate legal subject that have a legal relationship with the AI, such as programmers, developers, service providers, owners, or users of AI. This research emphasizes the need for more adaptive and comprehensive regulation, including the possibility of recognition of AI as a legal entity or as an entity equivalent to a legal entity or quasi-legal subject. Such measures are essential to ensure legal certainty and provide adequate protection for victims.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Perdata AI, Malfungsi Artificial Intelligence (AI), Status hukum Artificial Intelligence (AI), Tanggung Jawab Hukum Artificial Intelligence (AI)