Penerapan Sanksi Sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

JEFFERSON HAKIM, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran perlunya penerapan sanksi sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik dan prospek pengaturan penerapan sanksi sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari responden dan narasumber. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif.

Penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan. Pertama, dasar pemikiran penerapan sanksi sosial oleh Penuntut Umum terhadap Tersangka dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan landasan filosofis berupa pengembalian keseimbangan sosial akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka sebagai mahluk bermoral dan sosial, landasan sosiologis berupa “jalan tengah” antara hukum positif dan realita sosial dengan menjaga keseimbangan sosial dan reintegrasi Tersangka ke masyarakat, dan landasan yuridis berupa kesepakatan Tersangka untuk memulihkan keadaan semula serta memiliki konsekuensi apabila melanggarnya. Kedua, praktik penerapan sanksi sosial dalam penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif berupa membantu marbot masjid dalam waktu tertentu. Ketiga, prospek pengaturan penerapan sanksi sosial harus mempertimbangkan hasil profiling Tersangka, bentuk sanksi sosial harus memuat unsur pembinaan terhadap Tersangka dan perlindungan ke masyarakat, dan Penuntut Umum berkolaborasi dengan pihak ketiga dalam pengawasan dan pelaksanaan sanksi sosial oleh Tersangka.

This study aims to identify and analyze the underlying rationale for the necessity of imposing social sanctions by the Public Prosecutor on Suspects in the resolution of criminal cases based on restorative justice. Furthermore, this study also aims to identify and analyze the practice and regulatory prospects of imposing social sanctions by the Public Prosecutor on Suspects in the resolution of criminal cases based on restorative justice.

This research is a normative-empirical legal study utilizing both primary and secondary data. Primary data were obtained from respondents and informants. Secondary data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through document study and interviews. The research data were analyzed using qualitative methods, and conclusions were drawn using an inductive method.

First, the rationale for imposing social sanctions by Public Prosecutors on suspects under restorative justice is grounded in: (a) a philosophical basis—restoring social balance disrupted by the crime, recognizing that humans are moral and social beings; (b) a sociological basis—a “middle path” between positive law and social reality that promotes social balance and the suspect’s reintegration into society; and (c) a juridical basis—the suspect’s agreement to restore the original condition, with legal consequences for non-compliance. Second, in practice, social sanctions take the form of assisting a mosque caretaker for a specified period. Third, future regulation should consider the suspect’s profiling results, ensure that sanctions include rehabilitative and community-protective elements, and involve collaboration between the Public Prosecutor and third parties in supervising and implementing the sanctions.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Sanksi Sosial, Penuntut Umum, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Luar Pengadilan Out-of-Court Settlement, Public Prosecutor, Restorative Justice, Social Sanctions.